Demokrat : UU Cipta Kerja Tidak Lagi Memberikan Ruang Perundingan

  • Bagikan
Demokrat : UU Cipta Kerja Tidak Lagi Memberikan Ruang Perundingan

JAKARTA –  Ribuan buruh telah melakukan sejumlah aksi di pelbagai daerah di Indonesia. Para buruh ini menyampaikan aspirasinya terkait upah minimum yang dirasa cukup kecil.

Melihat aksi buruh tersebut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan menilai aksi tersebut merupakan buah dari terburu-burunya UU Ciptaker usulan pemerintahan Jokowi oleh DPR RI.

Menurut Irwan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi memberi ruang perundingan secara bipartit.

“Sehingga dalam penentuan upah proses demokrasi dan ruang dialektika tertutup atas UU Ciptaker dan turunannya,” cetus politis akrab disapa Irwan Fecho ini dalam keterangan tertulis.

Irwan melanjutkan, UU Ciptaker tersebut terbukti saat buruh tidak ada lagi ruang bernegosiasi, tidak ada lagi ruang untuk memastikan bagaimana kondisi riil di lapangan yang dialami buruh saat ini. Hanya berdasar data-data saja dari Badan Pusat Statistik [BPS].

“Apa yang dikhawatirkan Fraksi Partai Demokrat saat pengambilan keputusan UU Ciptaker, akhirnya hari ini terjadi, khususnya upah buruh murah. Masa depan buruh dikubur UU Ciptaker,” tukas Irwan.

Sementara itu, Irwan menyarankan jalan konstitusi yang dilakukan elemen buruh dengan menggugat judicial review UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi, di mana nantinya para hakim konstitusi terketuk hatinya melihat keadaan riil yang dialami buruh saat ini.

“Saya harap para hakim kontitusi objektif dan menerima apa yang menjadi gugatan para buruh terhadap UU Ciptaker ini,” demikian ucap Irwan. (*)

  • Bagikan