RUU IKN Memasuki Babak Baru. Jakarta Akan di Cabut Status DKI-nya

  • Bagikan

JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI saat ini sedang menyusun rancangan undang-undang (RUU) ibu kota negara (IKN) yang akan segera disahkan  (UU)  awal tahun depan.

Sementara itu, berdasarkan  RUU IKN yang diterima salinannya, diharapkan pemindahan ibu kota negara akan dilakukan mulai paruh pertama tahun 2024.

“Pengalihan status quo ibu kota negara dari Jakarta ke IKN dilakukan pada semester pertama 2024 dan diatur dengan keputusan presiden”, bunyi Pasal 3 ayat 2 RUU IKN, Jumat (10/12)

Menurut penjelasannya, paruh pertama 2024 ditentukan sebagai waktu untuk resmi mengubah status ibu kota negara dari daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi ibu kota baru. Setelah itu, status DKI yang  masih dijalankan oleh Jakarta juga akan dicabut.

Dalam RUU tersebut dijelaskan bahwa pemindahan ibu kota didasarkan pada konsentrasi kegiatan ekonomi di Jakarta dan Jawa, sehingga menyebabkan disparitas ekonomi di Jawa dan di luar Jawa. Selain itu, beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa Jakarta  tidak mampu lagi memenuhi perannya sebagai ibu kota negara.

Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, memburuknya kondisi dan fungsi lingkungan, dan penurunan standar hidup yang nyaman. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa diharapkan dapat mempercepat pengurangan ketimpangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah luar Jawa, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Ahmad Doli Kurniya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurniya, yang sebelumnya ditunjuk sebagai Ketua Pansus RUU IKN, mengatakan  RUU IKN bisa selesai pada Februari 2022.

“Awal tahun. Jadi  masa reses sampai  16 Desember (Desember), lalu ada jeda pada 11 Januari dan berlanjut hingga Februari. Insya Allah (Ketuk Februari),” kata Doli di gedung DPR, Senayan. , Kamis (9/12).

Doli mengatakan Korea Utara dan pemerintah sedang berhubungan agar pembahasan RUU IKN bisa diselesaikan secepatnya. Doley juga mengatakan panitia khusus RUU IKN sudah menyusun agenda, sehingga pembahasan akan selesai dalam dua sesi.

“Iya kita sudah bahas karena memang sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR, baik dilakukan secara formal maupun informal, dari tingkat Presiden kemudian DPR, dan menteri-menteri yang diberi tugas oleh Presiden membuat Surpres. Kita juga sudah beberapa kali ketemu,” ujarnya.

“Intinya supaya bagaimana UU ini bisa selesai segera mungkin dan dilakukan secara efektif dan efisien. Kami sudah menyusun agenda, kita rencanakan paling lambat dua masa sidangnya harus selesai. Ini kan masih ada sisa lagi, nanti kemudian reses, dilanjutkan masa sidang berikutnya. Kemudian di masa sidang berikutnya itu juga segera selesai,” imbuh Doli.

  • Bagikan