SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengikuti pelaksanaan evaluasi dan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) untuk menilai status Kabupaten Layak Anak (KLA).
Kegiatan verifikasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Timur, dr. Aisyah, Kepala Gugus Tugas yang dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Noviari Noor, dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Timur. Bertujuan mengevaluasi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan program dan kebijakan yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak.
Ditemui usai mengikuti verifikasi tersebut, bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan, dari hasil evaluasi pendampingan pemprov Kalimantan Timur, posisi Kutim naik dua peringkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kabupaten Kutim naik dua tingkatan, dari Pratama naik langsung ke peringkat Nindya. Kutim tidak melewati tingkat Madya, “kata Ardiansyah Sulaiman.
Lebih lanjut ia menambahkan, dari hasil laporan Hybrid, pemkab kutim telah menyampaikan data data tentang anak ke kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Zoom. Dari hasil tersebut Kutim meraih skor sebesar 900.2 angka tersebut sudah mendekati skor sempurna yang tetapkan Kementerian PPPA RI.
“Dari haril Verifikas melalui Hybrid kita sudah menyampaikan data. Data itu sudah hampir sempurna,skor nya 900, sudah hampir 1000 artinya sudah hampir sempurna per 100 persen.,”katanya
Ia menambahkan, melalui kegiatan verifikasi tersebut, Kementerian PPPA RI, menyampai sejumlah pertanyaan kepada pemkab Kutim terkait data data yang telah di buat tim KLA Kutim.
“Karena ini kolaboratif sifatnya, yang di komandani kepala dinas PPPA Kutim bersama kapala gugus Tugas di ketuai oleh Kepala Bappenda dan melibatkan semua dinas (OPD) serta Forum Perlindungan anak, lembaga Perlindungan Anak dan Media, data yang disampaikan cukup lengkap,”katanya.
Dikatakan, data yang di sampaikan ke Kementerian PPPA merupakan data sudah ada yang dikumpulkan oleh seluruh lembaga di Kutim. “Alhamdulillah semua pertanyaan dari kementrian bisa terjawab dengan baik,”katanya.
Bupati Ardiansyah juga meminta peran media dalam menerima informasi dari masyarakat terkait dengan anak. Pihaknya juga minta kepala Bappeda Kutim menyiapkan data yang di minta Kementerian PPPA untuk melengkapi data yang belum lengkap.
“Dalam dua hari ini saya minta kepala Bappeda yang juga ketua Gugus tugas untuk melengkapi data yang diminta dan sudah ada link untuk pelaporan data. Mudah mudah data yang di minta sudah bisa kita laporkan kembali,”pangkasnya (WAL)