SANGATTA – Wakil Bupati Kasmidi Bulang menanggapi positif masukan saran dan kritikan yang disampaikan anggota legislatif Kutai Timur (Kutim) usai menghadiri rapat paripurna ke-28 dengan agenda Tanggapan Fraksi Dalam Dewan Terhadap Nota Pengantar Pemerintah Tentang Rapersa APBD-Perubahan 2023 di ruang sidang utama DPRD Kutim pada Selasa (5/9/2023).
“Partai politik adalah perwailan dari masyarakat untuk menyampaikan asiprasinya. Fungsi legislatif juga sebagai pengawasan.Jadi punya hak untuk mengontrol kegiatan yang dilaksanakan eksekutif. Kita tidak boleh antipati terhadap pandangan atau masukan dari legislatif(DPRD). Justru ini menjadi cambuk bagaimana pihak eksekutif (Pemkab Kutim) meningkatkan kinerjanya,”ungkap Kasmidi.
Sementara itu beragam tanggapan disampaikan 7 Fraksi DPRD Kutai Timur (Kutim ) terhadap Nota Pengantar Raperda APBD-Perubahan 2023 dalam sidang paripurna ke 28 yang dipimpin Ketua DPRD Joni didampingi Wakil Ketua I, Asti Mazar Bulang dan 24 anggota DPRD lainnya.
Ada beberapa poin yang menjadi sorotan fraksi dalam DPRD Kutim diantaranya utang tahun 2022 kepada para kontraktor sebesar Rp 30,2 milyar yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan 3,2 milyar di Dinas Pekerjaan Umum.
Fraksi dalam dewan mengingatkan pihak eksekutif segera melunasi utang pihak ketiga dan jangan sampai menjadi berlarut-larut.
Kemudian masih rendahnya serapan anggaran hingga akhir triwulan II hanya sebesar 33,65 persen atau setara dengan Rp 1,989 dari total anggaran senilai Rp 5,886 trilyun.
“Rendahnya serapan anggaran ini menyebabkan banyaknya program kegiatan yang belum terlaksana hingga memasuki triwulan ke- 3 ini,”ujar Basti Sanggalangi dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah prioritas anggaran yang ditujukan untuk program – program prioritas seperti perbaikan jalan dan jembatan terutama jalan antar desa, jalan tani, penyediaan air bersih perkotaan dan penyelesaian pembangunan dermaga kenyamukan.
“Jika pelabuhan ini selesai, otomatis perekonomian masyarakat bisa meningkat,arus barang dan jasa juga lebih lancar mengakibatkan harga barang tidak terlalu mahal,”ungkap Yan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya. (yun)