SANGATTA – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Human Trafficking. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) adalah dengan membentuk Gugus Tugas TPPO yang melibatkan seluruh elemen di perangkat daerah dan Forkompinda.
Pembentukan gugus tugas ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutim nomor: 264/K.503/2023. tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kutim tahun 2023.
Staf Ahli Kemasyarakatan Administrasi Umum dan HAM Roma Malau mewakili Bupati Kutim menyampaikan, terbentuknya Gugus Tugas TPPO selaras dengan visi misi bupati dan wabup saat ini. Salah satunya adalah mengenai pelayanan dasar yang harus digenjot secara maksimal di wilayah-wilayah kecamatan. Sebab para camat ini mengetahui kondisi masyarakatnya.
“Seorang ASN itu adalah pelayan masyarakat, harus bekerja dengan hati nurani. Apalagi persoalan human trafficking, ASN harus bisa melindungi masyarakat dengan aturan yang berlaku,” jelas Roma, di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Selasa (5/9/2023).
Ia mengutarakan dalam melindungi masyarakat harus bisa bekerja sama dengan semua pihak. Maka Roma berharap tetap terus terkontrol, terintergrasi, ada evaluasi dan sosialisasi dalam penanganan hal-hal yang sangat mendasar.
“Setiap hak manusia selalu dilindungi undang-undang,” ujar mantan Kadisdik Kutim itu.
Dengan adanya, Gugus Tugas TPPO ini seluruh tim bisa bersinergi dan terus bekerja sama untuk mencegah tindak perdagangan orang di wilayah Kutim.
“Apabila hanya ada satu lidi menjadi tak berguna, namun jika banyak maka menjadi fungsi yang bermanfaat bagi manusia. Seperti tim Gugus Tugas TPPO mulai dari Kadis, Kapolres, kejaksaan, camat dan semua yang berkaitan harus selalu berkomunikasi. Sehingga terwujud sinergitas yang ingin dicapai dan menjadi komitmen bersama,” tutupnya. (yun)
