KUTAI TIMUR – Isu yang selalu menjadi perbincangan yang hangat untuk diulas lebih mendalam adalah kepemimpinan perempuan. Mulai dari, minimal 30% jumlah kursi di parlemen untuk perempuan, isu kesetaraan gender dan beberapa topik lainnya, semuanya menarik untuk ditelisik lebih dalam.
Masalah boleh atau tidaknya perempuan memegang posisi kepemimpinan telah lama diperdebatkan di arena publik. Wacana kepemimpinan perempuan merupakan sesuatu yang selalu menarik untuk dibahas. Disebabkan karena kepemimpinan merupakan kesepakatan bersama antara pemimpin dan pengikut yang harus mampu mewujudkan rasa keadilan, mewujudkan rasa aman, dan menjaga keutuhan sebagai pemimpin dalam masyarakat.
Seperti diterangkan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur Asti Mazar, bahwa tidak tabu pada masa sekarang ini perempuan menjadi pemimpin. Itu ditunjukkannya dalam kiprah politik di gedung DPRD Bukit Pelangi.
“Perempuan kalau dipercaya, harus mampu ditempatkan dimana saja. Sepanjang untuk kepentingan masyarakat, termasuk dalam bidang politik di Kutim maupun luar Kutim,” ujarnya saat ditemui, pada Selasa (7/11/2023).
Politisi Partai Golkar ini bahkan menyebutkan, caleg-caleg di internal partai beringin tersebut juga melakukan persaingan secara sehat, serta meraih suara pemilih untuk mewujudkan partainya sebagai pemenang pemilu.
“Agar saya bisa naik jadi Ketua DPRD Kutim. Karena jika Golkar menang tentu saya bisa jadi Ketua DPRD ke depan. Kalau Golkar menang, masak saya jadi anggota biasa lagi. Nggak mau dong,” harapnya. (Adv-Ald)
