Berita Pilihan

Fraksi Demokrat Kutai Timur Tekankan Pemenuhan Infrastruktur dan Pendidikan dalam Raperda APBD 2024

234
×

Fraksi Demokrat Kutai Timur Tekankan Pemenuhan Infrastruktur dan Pendidikan dalam Raperda APBD 2024

Share this article

SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur telah mengirim pesan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengenai kekurangan optimalitas dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di sejumlah kecamatan dan desa.

Abdi Firdaus, Ketua Fraksi Demokrat, secara rinci mengemukakan sejumlah usulan yang diharapkan bisa direalisasikan melalui alokasi anggaran dalam APBD Kutim tahun 2024. Dalam konteks ini, besar harapan Fraksi Demokrat adalah agar besaran APBD yang tercantum dalam Nota Penjelasan Kepala Daerah mengenai Raperda APBD 2024 dapat sepenuhnya memperhitungkan dan mengakomodasi aspirasi dari partai tersebut.

“Ditekankan pentingnya kejelasan dalam program yang saling berkaitan dan bekerja sama efektif antar organisasi perangkat daerah, guna menyelesaikan permasalahan yang ada dan mencapai pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdi Firdaus dengan sungguh-sungguh.

Rapat Paripurna ke-11 yang membahas nota penjelasan Kepala Daerah terkait Raperda APBD 2024 Kutim pada Kamis (09/11/2023), menjadi ajang Abdi untuk menyampaikan usulan tersebut, terutama terfokus pada pembangunan infrastruktur di desa-desa kecamatan Teluk Pandang yang dianggap masih belum optimal.

“Infrastruktur di desa-desa kecamatan Teluk Pandan masih memerlukan pembenahan yang signifikan, dan harapan masyarakat terhadap pemenuhan tersebut masih sangat tinggi,” tambahnya.

Perhatian khusus juga diberikan oleh Fraksi Demokrat terhadap ketidakmerataan pasokan listrik di Kutim. Beberapa daerah masih belum menikmati pelayanan listrik 24 jam, dan Abdi Firdaus berharap agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat bekerja sama dengan PLN untuk memastikan seluruh desa mendapatkan penerangan yang memadai.

“Adanya pasokan listrik yang kontinu di Desa 102, Kecamatan Bengalon, merupakan kebutuhan pokok masyarakat modern. Dengan penyediaan listrik 24 jam, diharapkan aktivitas dan perekonomian warga dapat semakin meningkat,” paparnya.

Abdi juga menekankan urgensi normalisasi Sungai di Bengalon dan Teluk Pandang, mengingat dua daerah ini seringkali mengalami banjir saat musim penghujan.

“Normalisasi sungai menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan banjir di Bengalon dan Teluk Pandang, terutama ketika musim penghujan tiba,” tegasnya.

Selain membahas isu pembangunan infrastruktur, Fraksi Demokrat juga menyoroti kurangnya insentif bagi para supir dan tenaga angkut sampah di Bengalon yang dianggap masih belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

“Perlunya peningkatan insentif bagi para supir dan tenaga angkut sampah di Bengalon harus menjadi fokus serius pemerintah daerah,” ungkapnya.

Terakhir, Fraksi Demokrat berharap agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur lebih memprioritaskan sektor pendidikan yang dianggap masih kurang memadai. Mereka menyerukan penambahan ruang kelas dan pembangunan sekolah baru, khususnya untuk tingkat SMA atau SMK di Sangkima.

“Pembangunan SMA atau SMK di Sangkima sangat diperlukan, mengingat saat ini beberapa warga masih harus bersekolah di Sangatta, yang pada akhirnya menimbulkan peningkatan biaya hidup. Lebih lanjut, beberapa di antara mereka bahkan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena jarak sekolah yang jauh,” pungkas Abdi Firdaus (ADV/WAL).