Berita Pilihan

7 Fraksi Di DPRD Kutim Sampaikan Pandangan Umum Terkait Raperda APBD 2024

219
×

7 Fraksi Di DPRD Kutim Sampaikan Pandangan Umum Terkait Raperda APBD 2024

Share this article

SANGATTA – Sebanyak tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan kepala daerah  mengenai rencana peraturan daerah (Perda) APBD Kutim 2024.

Rapat paripurna yang berlangsung, ruang sidang paripurna kantor DPRD Kutim pada Kamis (09/11/2023) dipimpin ketua DPRD Kutim Joni dan Wakil ketua I DPRD Kutim Asti Mazar serta di hadiri 21 anggota DPRD Kutim. Sementara dari pihak pemkab di wakil Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Zubair.

Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kutim mendapat kesempatan pertama dalam menyampaikan pandangan umum fraksi yang disampaikan melalui Kajang Lahang.

Dalam kesempatan tersebut ketua fraksi Nasdem Kajang Lahan menyampaikan menyoroti beberapa hal dalam pembahasan Raperda APBD Kutim 2023. Diantarannya tentang keadilan social, pembukaan aksebiltatas ekonomi pedesaan, Pendidikan dan Investasi.

“Persoalan dasar layanan public yang menjadi kewajiban pemkab Kutim, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi focus perhatian,”ujar ketua Fraksi Nasdem.

Selanjutnya fraksi gabungan Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR mendapatkan giliran kedua menyampaikan pandangan umumnya dalam sidang paripurna Ke-11 tahun sidang 2023.

Pandangan umum Fraksi KIR disampaikan langsung oleh sekretaris Fraksi KIR Sobin Bagus. Dalam kesempatan tersebut, KIR meminta pemkab Kutim melakukan penyempurnaan dan optimalisasi program dan Kegiatan untuk mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar.

“Percepatan pelaksanaan program dan Kegiatan APBD sehingga Masyarakat dapat merasakan dampak positif dari Pembangunan, “ungkap pria yang akrab disapa Ustadz Sobirin ini.

Kemudian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat giliran ketiga menyampaikan pandangan umum Fraksi PPP melalui Muhammad Son Hatta. Dalam kesempatan itu fraksi pemenang pemilu 2019 di Kutim ini, mengapresiasi pemkab dan Organisasi prangkat daerah (OPD) dalam meningkatakan pendapatan daerah, khususnya pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami lonjakan cukup siknifikan dari Rp245,256 Milyar menjadi Rp754,108 milyar yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp508,851 millyar.

“kami Fraksi PPP pihak pemerintah dan seluruh SKPD yang berhasil meningkatkan pendapatan daerah terutama di sektor unggulan kabupaten Kutai Timur, “ungkap Muhammad Son Ali dihadapan ketua, Wakil ketua DPRD Kutim dan Asisten II Sekkab Kutim.

Fraksi Partai Demokrat menjadi fraksi keempat yang menyampaikan pandangan Umum. Ketua Fraksi Abdi Firdaus lebih menyoroti permasalahan Pembangunan infrastuktur di beberapa desa diantaranya desa desa di Kecamatan Teluk pandan dan Pengadaan Listrik 24 jam di Desa 102 Kecamatan Bengalon  serta normalisasi Sungai di Kecamatan Teluk Pandan dan Bengalon.

“Semoga Saran dan masukan kami di terima oleh pemkab Kutim secara umum dan diimplementasikan oleh OPD agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan yang terpenting Masyarakat Kutim,” kata Abdi.

Selanjutnya Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) yang disampaikan oleh sekretaris Fraksi Jimmi, ST., MM. Dalam penyampaiannya fraksi AKB lebih menyorori terkait penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah.Dalam hal ini fraksi AKB menyampaikan 9 poin penting untuk menjadi perhatian khusus pemkab Kutim dalam pembahasan APBD Kutim 2024.

Fraksi Golongan Karya atau Golkar mendapat kesempatan yang ke-6 dalam menyampaikan pandangan umum Raperda APBD Kutim 2023 di sampaikan oleh H.Adi Sutianto DS yang juga menjabat sebagai ketua komisi C DPRD Kutim.

Fraksi beringin ini menyoroti Kenaikan Postur APBD seperti disampaikan pada Nota Penjelasan ada beberapa point karena Penambahan Penerimaan Pendapatan Transfer dari Pusat dan Propinsi serta Penerimaan Royalti .

“Fraksi Golkar berpandangan bahwa APBD harus diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat secara adil dan merata melalui program-program prioritas. Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengangkat Tema Pembangunan “Penguatan Stuktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian, “ujar Adi.

Fraksi PDI Perjuang sebagai Fraksi terakhir yang menyampaikan pandangan umum nota penjelasan kepala daerah raperda APBD Kutim 2024. Pandangan Umum fraksi PDI- Perjuangan di sampaikan ketua Fraksi Siang Geah.

Dalam pandangannya fraksi PDI-Perjuangan melihat penggunaan pembiayaan sebesar Rp. 25 milyar untuk penyertaan modal (investasi) daerah dalam PDAM merupakan langkah positif untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, perlu dipantau dengan cermat agar pengeluaran tersebut memberikan hasil yang diharapkan. (WAL/ADV)