Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk pengamanan selama masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang akan datang. Penyerahan pembiayaan ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Penjanjian Hibah Daerah (NPHD) di kantor Bupati Kukar pada Senin, 4 Maret 2024.
Dalam acara penandatanganan NPHD tersebut, Pemkab Kukar berkolaborasi dengan Polres Kukar, Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Polres Bontang, dan Kodim 0908 Bontang. Dua kecamatan di Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu, masuk dalam daerah teritorial wilayah hukum Polres dan Kodim 0908/Bontang.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan bahwa pembiayaan yang diserahkan pemerintah kepada pihak keamanan bervariatif. Polres Kukar mendapatkan alokasi sebesar Rp 8,1 miliar, Kodim 0906 Kutai Kartanegara sebesar Rp 2 miliar, Polres Bontang sebesar Rp 1,2 miliar, dan Kodim 0908 Bontang sebesar Rp 624 juta.
“Pencairan biaya untuk aparat keamanan dilakukan secara langsung,” ungkap Rinda.
Rinda juga menjelaskan bahwa Bupati Kukar telah menginstruksikan agar seluruh pihak mampu menjaga kondusifitas dan keamanan daerah. Selain itu, penyelenggara pemilu diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada nanti.
“Kami berharap persentase pemilih di Kukar meningkat, dan pemilih pemula memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan untuk menjalankan demokrasi,” akhiri Rinda. (*adv/diskominfokukar)