SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar sidang paripurna di Bukit Pelangi Sangatta dengan tujuan memperkuat komitmen mereka pada transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam sidang yang dihadiri oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan lainnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kutim, Hepnie, menggarisbawahi urgensi dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sebagai instrumen utama dalam membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab.
Hepnie menyoroti pentingnya implementasi kebijakan satu data nasional di tingkat daerah untuk menjaga keakuratan dan konsistensi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara efektif. Ia juga menekankan peran vital Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menyusun perencanaan yang matang untuk optimalisasi penggunaan anggaran dan mengurangi kemungkinan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
Perlunya reformasi birokrasi yang berorientasi pada perubahan dan peningkatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menjadi sorotan dalam sidang tersebut. Hepnie memaparkan bahwa sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, transparansi informasi publik, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Selain itu, Hepnie juga menyoroti diversifikasi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan sebagai upaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan produktivitas masyarakat lokal. Dia menekankan perlunya perluasan akses terhadap program-program jaminan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan, terutama bagi keluarga rentan dan miskin.
Dalam usulannya, Pansus Kutai Timur mengusulkan strategi pengalokasian belanja APBD secara daring yang lebih efisien, dengan memperhatikan struktur PDRB untuk memperbesar ruang fiskal belanja modal, hibah, dan program-program strategis. Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan Kutim itu juga menyoroti pentingnya skema pembiayaan APBD yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal.
Dengan demikian, Pansus Kutai Timur berharap dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif. Mereka percaya bahwa melalui langkah-langkah strategis ini, akan terjadi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Hal ini menjadi dorongan besar bagi pembangunan holistik di daerah tersebut.
