SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Provinsi Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan publik atas langkah-langkah inovatifnya dalam menangani proyek-proyek pembangunan yang sempat terhenti. Yusuf T Silambi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengadopsi strategi baru yang lebih dinamis dan kolaboratif dalam mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
Dalam sebuah wawancara, Yusuf menyatakan bahwa DPRD Kutim telah memulai pertemuan interaktif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutim. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada ruang rapat, tetapi juga melibatkan kunjungan langsung ke lapangan.
“Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kendala-kendala yang dihadapi pada setiap tahap pembangunan,” katanya.
Salah satu fokus utama dari langkah inovatif ini adalah reformasi sistem perizinan. Yusuf menegaskan pentingnya sistem perizinan yang efisien dan transparan sebagai solusi terhadap kendala birokrasi yang selama ini menjadi penghambat utama proyek-proyek pembangunan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses perizinan diharapkan dapat dipercepat sehingga tidak lagi memakan waktu yang berlebihan.
Selain itu, DPRD Kutim juga memberikan perhatian khusus pada penyelesaian konflik dengan pendekatan humanis. Yusuf menekankan pentingnya mediasi dan komunikasi intensif dengan masyarakat dan pihak terkait guna mencegah konflik yang tidak perlu dan memastikan proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemantauan dan evaluasi proyek yang lebih ketat dan berkala juga menjadi fokus penting DPRD Kutim dalam memastikan proyek-proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya pemantauan yang lebih intensif, setiap hambatan yang muncul dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat, sehingga proyek tidak terhenti atau terlambat.
“Langkah-langkah inovatif ini diproyeksikan dapat mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat realisasi proyek di lapangan. Dengan anggaran yang diproyeksikan mencapai 10 triliun pada revisi anggaran mendatang, DPRD Kutim optimis bahwa proyek-proyek pembangunan di daerah tersebut akan segera terselesaikan dengan baik,” tambah Yusuf.
Semoga langkah-langkah inovatif DPRD Kutim dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola proyek pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan lebih cepat bagi masyarakat Kutai Timur.
