SANGATTA – Pengerjaan proyek jalan penghubung yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kembali menjadi pusat perhatian di Kutai Timur, mengundang sorotan dan tuntutan penyelesaian yang lebih cepat dari DPRD Kutai Timur.
Proyek ini, yang semula diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, kini menghadapi kritik tajam karena terhambat oleh keterlambatan yang signifikan. Dalam pertemuan dengan media, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur dan Wakil Ketua Komisi C, Jimmy, menyatakan keprihatinannya terhadap lambatnya progres proyek.
Jimmy menyoroti fakta bahwa dari total anggaran proyek senilai Rp40 miliar, hanya sekitar separuhnya, yaitu Rp20 miliar, yang telah dialokasikan oleh KPC hingga saat ini. Hal ini menggambarkan kesenjangan antara komitmen awal dan realisasi lapangan yang terlihat mengkhawatirkan.
“DPRD Kutai Timur meminta agar KPC menyelesaikan proyek ini dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati,” ungkap Jimmy dengan tegas.
Meskipun KPC telah menjelaskan bahwa proyek ini akan dikerjakan secara bertahap tanpa batas waktu yang jelas, DPRD Kutai Timur menekankan pentingnya menyelesaikan proyek ini sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
Jimmy juga menggarisbawahi pentingnya komitmen perusahaan swasta seperti KPC dengan pemerintah daerah dan menegaskan bahwa proyek ini harus berjalan seiring dengan masa pemerintahan yang ada. “Ini adalah upaya DPRD Kutai Timur untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat mendapat prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Selain itu, DPRD Kutai Timur berencana untuk mengunjungi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengklarifikasi kelanjutan proyek ini dan memastikan bahwa KPC memenuhi komitmennya dalam ranah CSR. Dengan langkah-langkah pengawasan yang lebih intensif dari DPRD, diharapkan KPC dapat mempercepat penyelesaian proyek ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat juga ditekankan, mencerminkan perhatian serius terhadap kepentingan publik dalam proses ini.
Melalui sorotan yang intensif dari DPRD Kutai Timur dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan proyek ini dapat diselesaikan dengan lebih efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kutai Timur secara keseluruhan.
