SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) tengah menggelar pembahasan yang intensif terkait regulasi pondok pesantren, menggarap inisiatif penting yang diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan pendidikan agama dan sosial masyarakat.
Salah satu anggota DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan menyoroti urgensi langkah ini dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan hari ini. Ridwan menegaskan pentingnya regulasi yang tegas untuk memastikan pondok pesantren beroperasi dengan teratur dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat sekitarnya.
“Kehadiran peraturan yang tepat akan menjadi landasan kuat dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas di lingkungan pondok pesantren,” ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, penjelasan yang komprehensif dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) terkait pondok pesantren sangat penting untuk memastikan pemahaman yang baik dari semua pihak yang terlibat. “Dengan penjelasan yang komprehensif, semua pihak, termasuk masyarakat umum, akan lebih paham dan mendukung implementasi peraturan,” tambahnya.
Langkah yang diambil DPRD Kutim ini melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh agama, pendidikan, dan masyarakat setempat, dalam rangka memastikan regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD Kutim dalam memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan memberdayakan pondok pesantren secara optimal.
Ridwan juga mengakui peran penting DPRD dalam mengawasi dan mengawal kebijakan di daerahnya sebagai kunci keberhasilan implementasi peraturan. “Sinergi antara DPRD dan pemerintah setempat melalui penjelasan yang komprehensif akan menghasilkan peraturan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Pembahasan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan agama dan sosial di Kutim, memberikan arah yang jelas, serta melindungi dan memberdayakan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pondok pesantren. Ridwan berharap regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan yang lebih baik, dan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan sosial di daerah tersebut. “Kami berkomitmen untuk terus mendengarkan dan melibatkan semua stakeholder dalam pembentukan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman,” ungkapnya.
Pembahasan ini diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek dan implikasi dari regulasi tersebut telah dipertimbangkan secara seksama untuk kepentingan bersama.