SANGATTA – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) mengambil peran proaktif dalam menegaskan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengawasan anggaran yang ketat dalam rapat paripurna terbaru.
Dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh semua anggota fraksi serta beberapa pejabat pemerintah daerah, Fraksi AKB menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tepat guna untuk memastikan infrastruktur dasar yang kokoh serta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kutim.
Mulyana, yang merupakan salah satu anggota Fraksi AKB yang hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, penting untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijak. Belanja operasional sebesar Rp4,25 triliun dan belanja modal efektif sebesar Rp3,29 triliun dianggapnya sebagai langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di masa depan.
“Kami berkomitmen untuk tidak hanya mengawasi pengeluaran anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat Kutai Timur,” ujar Mulyana dengan tegas.
Salah satu fokus utama Fraksi AKB adalah pada pengawasan dan transparansi belanja transfer ke pemerintah desa sebesar Rp811,45 miliar. Mulyana menggarisbawahi perlunya pendekatan yang terbuka dan akuntabel dalam penggunaan dana ini untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan di tingkat desa dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Dengan sinergi yang kuat antara Pemkab Kutim, pemerintah desa, dan DPRD, kami yakin dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan,” tambah Mulyana.
Fraksi AKB juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dan pelaksanaan proyek. Mereka mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut serta dalam menjaga integritas dan efektivitas penggunaan dana publik.
Pendekatan yang diambil oleh Fraksi AKB tidak hanya mencerminkan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip good governance. Mereka menegaskan bahwa melalui langkah-langkah ini, Kutai Timur dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh penduduknya.
Dalam upaya mencapai visi ini, Fraksi AKB berharap bahwa pemerintah daerah dan semua pihak terkait akan terus bekerja sama secara konstruktif, menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sebagai pilar utama dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan.
