SANGATTA – Dalam sebuah upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur (Kutim), Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutim, melalui juru bicaranya, Mulyana, menggarisbawahi pentingnya transparansi dan strategi yang tepat dalam pengelolaan dana publik.
Pernyataan ini muncul dalam konteks keberhasilan Kutim mencatatkan pendapatan transfer sebesar Rp7,67 triliun, melampaui target awal Rp7,44 triliun.
Mulyana menyoroti bahwa investasi dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus berorientasi pada pencapaian dividen yang berkelanjutan serta berdampak positif jangka panjang bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Menurutnya, hal ini tidak hanya akan meningkatkan PAD Kutim, tetapi juga memperkuat infrastruktur dan layanan publik yang tersedia bagi masyarakat.
“Penyertaan modal dalam BUMD bukanlah semata untuk spekulasi, tetapi untuk memastikan bahwa dana publik diinvestasikan dengan efektif dan berkelanjutan,” ujar Mulyana dalam pernyataannya.
Ia menekankan perlunya transparansi yang lebih besar dalam penggunaan pendapatan transfer sebesar Rp7,67 triliun, agar masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana alokasi dana tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi AKB DPRD Kutim berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dikawal dengan ketat demi kepentingan masyarakat. Mulyana menegaskan bahwa tugas mereka sebagai wakil rakyat adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah pengeluaran dan investasi pemerintah daerah memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi warga Kutim.
Selain menekankan transparansi, Mulyana juga menyuarakan pentingnya strategi investasi yang bijaksana untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMD. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Fraksi AKB berharap dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Kutim.
Penggunaan dana publik yang lebih transparan juga dianggap krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Kami percaya bahwa dengan meningkatkan keterbukaan, kita tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mengoptimalkan efektivitas setiap langkah strategis yang diambil untuk memajukan Kutim,” tambah Mulyana.
Dalam konteks legislasi dan pengawasan, Fraksi AKB berjanji untuk terus mengawasi setiap program yang didanai dari pendapatan transfer tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan nilai tambah dan tidak disalahgunakan.
Secara keseluruhan, upaya Fraksi AKB DPRD Kutim untuk meningkatkan transparansi dan strategi investasi dalam pengelolaan dana publik menunjukkan komitmen mereka untuk membangun Kutai Timur yang lebih maju dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakatnya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh baik dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga Kutim.
