SANGATTA – Rapat sidang paripurna ke-27 DPRD Kutai Timur menjadi panggung sorotan tajam Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah terbaru. Dalam pertemuan yang digelar kemarin, Fraksi yang dipimpin oleh Siang Geah menyoroti keterbatasan informasi yang disajikan terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam dokumen tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Siang Geah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan pembangunan di Kutai Timur. “Kami menemukan bahwa informasi yang berkaitan dengan realisasi dan pencapaian target dari masing-masing OPD belum memadai dalam Nota Pengantar Raperda yang sedang ditinjau. Fraksi ini meyakini bahwa detail informasi ini sangat penting untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik di masa depan,” ujar Siang Geah.
Meskipun memberikan apresiasi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui BPK perwakilan Kalimantan Timur, Fraksi PDI Perjuangan juga mencatat beberapa temuan yang perlu perbaikan di sejumlah OPD. Temuan tersebut dianggap penting untuk diperhatikan demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kutai Timur.
“Pendapat Fraksi PDI Perjuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kami percaya bahwa masukan ini dapat memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan transparansi dalam pembangunan di masa mendatang,” tambahnya.
Reaksi Fraksi PDI Perjuangan mencerminkan kebutuhan akan pemantauan yang lebih ketat terhadap kinerja OPD, serta keinginan yang kuat untuk memperbaiki transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan efisien dan efektif, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutai Timur, Dian Tambun, menyambut baik pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan. “Kami akan mempertimbangkan dengan serius setiap masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Tujuan kami adalah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Kritik yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya memperkuat panggung demokrasi di Kutai Timur, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap pemenuhan tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Dengan menggabungkan apresiasi dan kritik yang konstruktif, fraksi ini berharap agar setiap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kutai Timur,” harap Siang Geah.
