SANGATTA – Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Kutai Timur, Maswar mengemukakan kritik yang tajam terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna ke-27 yang diselenggarakan di gedung paripurna DPRD Kutai Timur hari ini.
Maswar menyoroti bahwa meskipun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah ditetapkan dengan ambisius, realisasi PAD hanya mencapai 14 persen dari target yang ditetapkan.
“Kami dari Fraksi Golkar menyoroti pencapaian yang masih jauh dari harapan dalam realisasi PAD. Angka 14 persen menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam penyerapan pendapatan daerah,” ungkap Maswar dengan nada serius dalam pidatonya.
Maswar juga menyoroti pentingnya untuk meningkatkan optimasi jenis pajak dan retribusi yang ada guna mendongkrak PAD ke depannya. Ia menegaskan perlunya penghitungan yang lebih akurat, pemantauan yang lebih ketat, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme yang digunakan dalam proses pengumpulan pendapatan daerah.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah dapat menetapkan target realisasi yang lebih realistis, sehingga pencapaian dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,” tambahnya.
Maswar juga tidak lupa menekankan bahwa peningkatan PAD merupakan faktor krusial dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di Kutai Timur. Dalam konteks ini, ia menyerukan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur dalam menghadapi kendala-kendala yang menghambat peningkatan PAD.
Reaksi keras dari Fraksi Golkar ini diharapkan dapat menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi-strategi yang telah diterapkan. Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kutai Timur, masukan dan kritik yang disampaikan oleh Maswar memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja anggaran daerah dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.
Rapat paripurna hari ini juga dianggap sebagai momentum penting bagi DPRD Kutai Timur untuk menjalin sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dalam upaya mencapai kemajuan yang lebih baik bagi Kutai Timur secara keseluruhan.
Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, guna mewujudkan visi pembangunan yang lebih inklusif dan berkesinambungan bagi masyarakat Kutai Timur.
