SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Hepnie, kembali menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutim. Dalam rekomendasi yang dibacakannya pada rapat Paripurna ke-24 di Gedung DPRD, Hepnie juga menyoroti perlunya penyelesaian beban hutang yang masih membayangi keuangan daerah.
“Pemerintah harus segera menindaklanjuti setiap temuan agar tidak menjadi beban yang menghambat kinerja,” ujar Hepnie saat menyampaikan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim tahun anggaran 2023. Acara ini berlangsung di area perkantoran Bukit Pelangi Sangatta dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah.
Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Kutim, Hepnie menekankan bahwa pemerintah harus meninjau kembali perjalanan dinas yang seringkali menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Perjalanan dinas yang tidak efisien perlu dievaluasi agar anggaran bisa dialokasikan lebih efektif, terutama untuk belanja modal,” tegasnya.
Dia menekankan pentingnya penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lambat Januari agar penyerapan anggaran dapat dioptimalkan sejak awal tahun.
Terkait program multiyears, Hepnie meminta agar sisa anggaran tahun 2023 dimaksimalkan sesuai dengan skema yang telah disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU). Dia juga menekankan pentingnya pengawasan teknis dalam proyek-proyek multiyears agar capaiannya sesuai dengan yang direncanakan.
“Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan proyek-proyek multiyears berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Pansus juga merekomendasikan agar masalah yang ditemukan dalam program multiyears dibahas lebih mendalam oleh komisi-komisi terkait.
Hepnie berharap semua pihak dapat mengimplementasikan rekomendasi yang telah disampaikan dengan baik sehingga pembangunan Kabupaten Kutim dapat mengalami perkembangan yang signifikan demi kemaslahatan bersama.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga pembahasan LKPJ bisa berjalan lancar,” kata Hepnie.
Tidak lupa, Hepnie juga memohon maaf jika dalam proses pembahasan dan penyampaian laporan terdapat kekhilafan dan kekeliruan. “Kami berkomitmen untuk terus bekerja demi kemajuan Kutim,” ucap Hepnie.
Dengan adanya rekomendasi ini, Hepnie berharap pemerintah daerah Kutai Timur lebih proaktif dan responsif dalam menanggapi setiap temuan dan laporan.
Dia optimis bahwa jika langkah-langkah ini diambil dengan serius, hal tersebut akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kutai Timur, terutama dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur dan efisiensi anggaran.
“Harapannya, pembangunan daerah akan terus berlanjut dengan baik, membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” harapnya.
