SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menorehkan capaian luar biasa dalam pengelolaan anggaran tahun 2023, dengan mencatat realisasi belanja daerah sebesar Rp7,54 triliun, yang setara dengan 84,18 persen dari total anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp8,96 triliun.
Capaian ini tidak hanya mencerminkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan keseriusan Pemkab Kutim dalam memaksimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Fitriyani, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kutim, pencapaian ini merupakan langkah yang sangat positif dalam mendukung visi dan misi Pemkab Kutim untuk menggerakkan pembangunan di berbagai sektor kunci.
Fitriyani mengungkapkan apresiasinya dalam rapat paripurna ke-27 yang membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 di Gedung Paripurna DPRD, Bukit Pelangi Sangatta, bahwa realisasi anggaran tersebut tidak hanya berperan dalam meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian lokal.
Dalam penjabaran lebih lanjut, Fitriyani menyoroti pentingnya alokasi dana untuk belanja operasi dan belanja modal sebagai instrumen krusial dalam mendukung pembangunan daerah. Belanja operasi digunakan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, sementara belanja modal diarahkan untuk investasi dalam infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemkab Kutim juga menunjukkan komitmen dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dengan penyertaan investasi modal jangka panjang pada BUMD, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional BUMD dan mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Fitriyani menegaskan bahwa investasi pada BUMD tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan secara finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa BUMD berperan strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
“Kami berharap agar sinergi antara pemerintah dan BUMD dapat semakin diperkuat, sehingga pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dan kehidupan masyarakat Kutim semakin baik,” katanya dengan optimisme.
Dengan capaian yang menggembirakan dalam realisasi belanja daerah dan strategi investasi yang terencana dengan baik pada BUMD, Pemkab Kutim optimis dapat melanjutkan momentum positif ini ke masa depan.
“Sinergi antara kebijakan pembangunan dan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder diharapkan akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur,” harap Fitriyani.
