SANGATTA – Komitmen Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) untuk mengintensifkan upaya peningkatan pendapatan dan belanja daerah telah menjadi sorotan utama dalam upaya memajukan Kabupaten Kutai Timur menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat DPRD Kutim, Muhammad Amin, fokus utama ditujukan pada pemberdayaan desa sebagai fondasi utama dalam mencapai visi ini.
Pada tahun anggaran 2023, Kabupaten Kutai Timur mencatatkan pencapaian yang signifikan dengan realisasi belanja mencapai Rp7,54 triliun, yang merupakan 84,18 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansial secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah.
Muhammad Amin menekankan pentingnya belanja transfer, terutama dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa, yang mencapai realisasi 98,36 persen. Ini menunjukkan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah terhadap upaya pembangunan yang merata di setiap desa Kutim.
“Pemberdayaan desa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial merupakan strategi yang vital dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terjadi di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga di pelosok desa,” ujarnya.
Namun demikian, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, Muhammad Amin juga menyuarakan pentingnya evaluasi terus menerus terhadap program-program pembangunan. “Kami melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mengoptimalkan setiap rupiah anggaran yang digunakan, sehingga dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah pedalaman,” katanya.
Visi Fraksi Demokrat DPRD Kutim untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal, khususnya dalam konteks peran Kutai Timur dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, merupakan komitmen yang tidak hanya menjadi harapan tetapi juga menjadi landasan kuat bagi perubahan positif bagi masyarakat Kutim secara keseluruhan.
Amin yakin bahwa dengan meningkatkan pendapatan dan belanja daerah secara berkelanjutan, Kabupaten Kutai Timur dapat membangun infrastruktur yang kokoh, meningkatkan akses terhadap layanan publik, dan menciptakan peluang ekonomi yang adil di seluruh wilayahnya.
Dengan demikian, semangat Fraksi Demokrat DPRD Kutim untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya dalam upaya mencapai kemajuan yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.