SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah memperkuat upaya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di wilayahnya. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa setiap proyek dilaksanakan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, serta untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kinerja kontraktor dan dinas terkait dalam setiap tahap pelaksanaan proyek. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada celah untuk penyimpangan atau kekurangan dalam pelaksanaan proyek,” ujar Asti.
DPRD Kutim mengimplementasikan berbagai mekanisme pengawasan yang meliputi rapat koordinasi rutin, kunjungan lapangan, evaluasi berkala, dan pembentukan komisi-komisi khusus. Rapat koordinasi dilakukan secara berkala dengan pihak kontraktor dan dinas terkait, di mana kontraktor diminta untuk menyampaikan laporan progres, kendala, dan langkah-langkah penyelesaian masalah.
“Rapat ini memberikan DPRD kesempatan untuk memantau perkembangan proyek secara langsung dan memberikan arahan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul,” tambah Asti.
Selain rapat, kunjungan lapangan secara rutin juga dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Ini memungkinkan anggota DPRD untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang telah ditetapkan.
Evaluasi berkala dilakukan berdasarkan laporan dari dinas terkait. Laporan ini mencakup penggunaan anggaran, pencapaian target waktu, dan kualitas hasil pekerjaan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk menilai kinerja kontraktor dan dinas terkait secara menyeluruh.
DPRD Kutim juga membentuk komisi-komisi khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi sektor-sektor tertentu, termasuk proyek pembangunan. Komisi ini berfungsi sebagai forum untuk menerima masukan dan keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan proyek.
Untuk meningkatkan transparansi, DPRD Kutim membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. Setiap pengaduan diproses dengan serius melalui verifikasi dan penyelidikan lebih lanjut.
Asti Mazar juga menyoroti pentingnya audit atau inspeksi independen jika diperlukan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek.
“DPRD Kutim berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sesuai dengan tujuan penggunaan anggaran,” tegas Asti.
Dengan menerapkan berbagai mekanisme pengawasan, DPRD Kutim berharap dapat memastikan proyek-proyek pembangunan di daerah ini berjalan dengan efisien, sesuai rencana, dan menghasilkan kualitas yang memuaskan. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik serta pelaksanaan proyek pembangunan di Kutai Timur.
