SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy, menyuarakan urgensi kepastian hukum dan regulasi yang jelas dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Menurut Jimmy, pemekaran wilayah harus didukung dengan kerangka hukum yang kokoh untuk memastikan keberhasilan dan menghindari potensi konflik di masa depan.
Dalam pernyataannya, Jimmy menegaskan bahwa pemekaran wilayah tidak sekadar melibatkan pemindahan batas administratif, tetapi merupakan langkah strategis yang membutuhkan regulasi yang terperinci. “Pemekaran wilayah harus mematuhi regulasi yang ada serta memastikan adanya kepastian hukum terkait aspek-aspek seperti hukum teritorial dan pengelolaan sumber daya,” ujar Jimmy dengan penuh semangat.
Jimmy mengungkapkan keyakinannya bahwa pemekaran wilayah dapat membawa perubahan signifikan, terutama dalam sektor perpajakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, ia juga memperingatkan bahwa tanpa adanya regulasi yang jelas, proses ini berisiko menimbulkan konflik hukum dan ambiguitas yang dapat menghambat pembangunan di masa mendatang.
“Aspek hukum teritorial adalah salah satu fokus utama. Ini mencakup pembagian wilayah administratif, batas-batas hukum, dan kewenangan pemerintah di wilayah baru yang terbentuk. Kejelasan dalam hal ini sangat penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari,” tegasnya.
Lebih jauh, Jimmy menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan potensi wilayah yang baru. Ia menjelaskan bahwa regulasi yang jelas diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta yang akan berperan dalam pengembangan wilayah tersebut.
Mendapatkan dukungan dari sejumlah anggota DPRD lainnya, Jimmy berkomitmen untuk bekerja sama dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan. “Kita percaya bahwa dengan regulasi yang kokoh, proses pemekaran wilayah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah secara keseluruhan,” harapnya.
Dalam penutupannya, Jimmy menegaskan bahwa kepastian hukum dan regulasi yang jelas bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi merupakan fondasi penting untuk masa depan Kutai Timur yang lebih baik dan terstruktur. “Kami akan memastikan bahwa pemekaran wilayah ini benar-benar memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat,” tutup Jimmy dengan optimisme dan komitmen yang kuat.
