SANGATTA – Krisis ketersediaan guru tambahan di Kutai Timur menjadi sorotan utama dalam pertemuan terbaru di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur. Anggota DPRD Kutim, Leni Angriani mengemukakan keprihatinannya atas dampak zonasi yang mempengaruhi alokasi guru di sekolah-sekolah daerah ini.
“Dalam menghadapi tantangan ini, kami membutuhkan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi untuk memastikan setiap siswa memiliki guru yang memadai,” ujar Leni dalam pertemuan tersebut.
Ia menekankan bahwa peningkatan jumlah siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan memerlukan respons yang cepat dan tepat dari semua pihak terkait.
Usulan solusi yang diajukan DPRD Kutim mencakup upaya untuk meningkatkan komunikasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan komunitas pendidikan lokal guna menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Langkah-langkah tambahan termasuk evaluasi mendalam terhadap sistem zonasi yang ada dan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penempatan guru. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi guru lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
DPRD Kutim juga sedang mempertimbangkan beberapa opsi jangka pendek, seperti pengembangan program pelatihan untuk guru sementara dan pemantauan kualifikasi serta ketersediaan guru yang ada saat ini. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi sementara sambil tetap berfokus pada upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kutai Timur.
Leni Angriani juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung langkah-langkah yang diambil oleh DPRD. “Kami sangat berharap masyarakat, terutama orang tua siswa dan komunitas pendidikan, dapat turut serta dalam proses ini. Dukungan dan masukan dari mereka sangat penting untuk menemukan solusi yang terbaik bagi masa depan pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kutim juga berencana untuk mengajak kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan lembaga-lembaga pendidikan. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kutai Timur.
“Kami di DPRD Kutim berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi proses ini hingga masalah ketersediaan guru tambahan dapat teratasi dengan baik. Kami percaya bahwa dengan kerjasama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat mencapai tujuan ini,” tambah Leni.
Upaya yang dilakukan DPRD Kutim ini menunjukkan keseriusan mereka dalam mengatasi masalah pendidikan di wilayah tersebut. Dengan langkah-langkah yang kolaboratif dan partisipatif, diharapkan permasalahan ketersediaan guru tambahan dapat segera teratasi, sehingga kualitas pendidikan di Kutai Timur dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
