SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur, Fitriani, menegaskan pentingnya optimalisasi program Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah tersebut. Menurutnya, BLK yang berfungsi sebagai pusat pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat lokal masih menghadapi sejumlah kendala signifikan yang menghambat operasionalnya.
Dalam keterangannya, Fitriani menyampaikan bahwa keterbatasan fasilitas dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan dari program BLK. “BLK seharusnya berperan sebagai sarana pelatihan kerja yang efektif bagi masyarakat lokal. Namun, saat ini masih terdapat banyak kendala, terutama terkait fasilitas yang kurang memadai dan kekurangan tenaga pengajar berkompeten,” ungkapnya.
Ia menyoroti pentingnya peran BLK dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat. Fitriani menekankan bahwa pelatihan berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sangat diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. “Tanpa adanya fasilitas yang memadai, bagaimana mungkin kita bisa mencetak tenaga kerja yang terampil?” tambahnya.
Menurut Fitriani, peralatan yang tersedia di BLK banyak yang sudah usang dan tidak mengikuti perkembangan teknologi terkini. Selain itu, jumlah tenaga pengajar yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masih sangat minim. “Peralatan pelatihan banyak yang ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan standar industri saat ini. Selain itu, kita juga kekurangan instruktur yang benar-benar ahli di bidangnya,” jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Fitriani mengusulkan agar Pemkab Kutim segera mengambil langkah konkret, termasuk alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan BLK. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan peralatan dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar. “Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ini dengan menyediakan anggaran yang memadai agar BLK dapat berfungsi optimal,” tegasnya.
Selain itu, Fitriani juga mengajak sektor swasta untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengembangkan BLK. Menurutnya, kerjasama dengan sektor swasta bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan anggaran. “Sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan tenaga pengajar yang berkompeten. Ini akan menjadi solusi yang menguntungkan bagi semua pihak,” katanya.
Fitriani berharap, dengan adanya optimalisasi BLK, masyarakat Kutim dapat lebih siap dalam bersaing di dunia kerja, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah. “Dengan pelatihan yang tepat, masyarakat kita akan lebih siap memasuki dunia kerja, dan ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” tutupnya.
Pernyataan Fitriani ini menjadi panggilan bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk segera mengambil tindakan dalam meningkatkan kualitas BLK di Kutai Timur, guna memastikan masyarakat lokal mendapatkan pelatihan yang memadai dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.
