SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Fitriani, menyuarakan keprihatinannya mengenai praktik perusahaan kontraktor yang sering mengirim pekerja untuk pelatihan di luar daerah, seperti Jakarta atau Banjar. Menurutnya, hal ini menandakan perlunya peningkatan komunikasi dan koordinasi antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah.
Fitriani menegaskan bahwa pelatihan yang dilakukan di luar daerah seringkali tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal di Kutim. “Pelatihan di luar daerah memang bisa memberikan wawasan yang lebih luas, namun ada aspek teknis dan lingkungan kerja di Kutim yang berbeda dan membutuhkan pendekatan khusus,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa pelatihan lokal memiliki banyak manfaat, termasuk mendukung ekonomi daerah. “Jika pelatihan dilakukan di Kutim, kita tidak hanya meningkatkan keterampilan pekerja tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Pusat pelatihan bisa bekerjasama dengan lembaga pendidikan setempat, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar memahami kondisi lapangan di daerah ini,” jelas Fitriani.
Fitriani juga menyebutkan bahwa pelatihan di dalam daerah dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. “Mengirim pekerja ke luar daerah untuk pelatihan tidak hanya memakan biaya besar tetapi juga waktu. Jika pelatihan dilakukan di sini, kita bisa menghemat banyak sumber daya yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan pekerja,” tambahnya.
Selain itu, Fitriani menekankan pentingnya pendekatan pelatihan yang relevan dengan kondisi spesifik Kutim. “Pelatihan yang dilakukan di luar daerah tidak selalu mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang penting, seperti kondisi geografis dan kebutuhan industri spesifik di Kutim. Dengan pelatihan lokal, kita bisa memastikan bahwa pekerja mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang benar-benar sesuai dengan lingkungan kerja mereka,” paparnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Fitriani mengusulkan adanya koordinasi yang lebih baik antara perusahaan dan pemerintah. “Dengan komunikasi yang baik, kita bisa menyusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kutim, sehingga tidak hanya meningkatkan keterampilan pekerja tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian daerah,” tegasnya.
Fitriani berharap bahwa dengan adanya koordinasi yang lebih baik, pelatihan pekerja di Kutim dapat berjalan lebih efektif dan efisien, membawa manfaat bagi pekerja, perusahaan, dan ekonomi lokal. “Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan program pelatihan yang optimal bagi masyarakat Kutim, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.
Pernyataan Fitriani ini menjadi panggilan bagi pemerintah dan perusahaan di Kutim untuk segera berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelatihan pekerja lokal, guna memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelatihan yang memadai dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.
