SANGATTA – Dalam upaya mengatasi masalah keterlambatan proyek pembangunan yang telah mengganggu kemajuan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), DPRD Kutim, yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, Asti Mazar Bulang, mengumumkan inisiatif untuk memperketat evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh proyek infrastruktur.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memastikan proyek-proyek tersebut tidak hanya selesai tepat waktu tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.
Asti Mazar Bulang menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala sebagai bagian dari strategi untuk mengatasi keterlambatan proyek. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan di Kutai Timur tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Asti dalam pernyataannya.
Dalam pendekatan baru ini, setiap tahap proyek akan dipantau dengan cermat untuk mengidentifikasi dan menanggulangi potensi masalah yang dapat menghambat pelaksanaan proyek. Evaluasi berkala diharapkan dapat mendeteksi permasalahan sejak dini dan memberikan solusi yang efektif sebelum masalah tersebut berkembang lebih jauh.
Asti menambahkan bahwa DPRD Kutim akan mengadopsi pendekatan yang komprehensif untuk menangani proyek-proyek tertunda. Langkah ini termasuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat. “Dengan pendekatan yang komprehensif dan pengawasan yang ketat, kami optimis bahwa keterlambatan proyek dapat diminimalisir, dan manfaat dari pembangunan akan segera dirasakan oleh masyarakat,” lanjut Asti.
Selain itu, DPRD Kutim juga berencana untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan mereka diperhatikan dalam setiap tahap proyek. Transparansi dalam proses pembangunan akan menjadi prioritas utama untuk membangun kepercayaan publik.
Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang tertunda tetapi juga memperbaiki kualitas infrastruktur di Kutai Timur. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih baik ke fasilitas umum, kualitas hidup yang lebih tinggi, dan peluang kerja yang lebih banyak, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi ekonomi lokal dan regional.
Asti Mazar Bulang menutup pernyataannya dengan optimisme mengenai masa depan pembangunan di Kutim. “Kami percaya bahwa dengan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat, kita dapat menciptakan lingkungan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.
