SANGATTA — Dalam upaya memperbaiki efisiensi dan ketepatan waktu penyelesaian proyek-proyek di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim memperkenalkan langkah-langkah inovatif untuk pengawasan anggaran. Salah satu langkah utama yang diambil adalah adopsi platform digital yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang komprehensif dan pengawasan ketat selama pelaksanaan proyek. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik digunakan sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan proyek yang direncanakan,” ujarnya.
Salah satu inovasi utama adalah penggunaan sistem manajemen proyek berbasis cloud. Sistem ini memungkinkan akses dan pembaruan data proyek secara online, memberikan pengawasan yang lebih terperinci dan evaluasi rutin terhadap progres proyek serta penggunaan anggaran. “Kami berharap sistem ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efisiensi penggunaan anggaran dan kemajuan proyek,” tambah Asti.
DPRD Kutim juga fokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran. Dengan melibatkan warga melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan dan memantau penggunaan anggaran. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan melibatkan masyarakat, kami dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi semua,” kata Asti.
Langkah-langkah inovatif ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan anggaran di Kutim. Dengan pemanfaatan teknologi modern dan partisipasi aktif masyarakat, DPRD Kutim optimis bahwa proyek-proyek pembangunan akan berjalan lebih efisien dan tepat waktu.
Inovasi dalam pengawasan anggaran ini bukan hanya mencerminkan visi masa depan yang lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola anggaran publik secara efektif. DPRD Kutim berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, menjadikan pengelolaan anggaran lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan publik.
