SANGATTA — DPRD Kutai Timur (Kutim) mengumumkan langkah strategis terbaru untuk memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan di wilayahnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah, serta memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan dengan menekankan perlunya mekanisme yang lebih efektif. “Kami bertekad untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Kami telah merancang berbagai mekanisme pengawasan yang komprehensif untuk mencapai tujuan ini,” ujarnya.
Dalam upaya ini, DPRD Kutim mengimplementasikan sejumlah strategi penting. Salah satunya adalah penyelenggaraan rapat koordinasi rutin dengan pihak kontraktor dan dinas terkait. Dalam rapat-rapat ini, kontraktor diwajibkan melaporkan secara rinci mengenai kemajuan pekerjaan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan. “Rapat ini memungkinkan kami untuk memantau secara langsung perkembangan proyek dan memberikan arahan yang diperlukan agar proyek tetap pada jalurnya,” kata Asti.
Selain itu, DPRD Kutim juga melakukan kunjungan lapangan secara berkala ke lokasi proyek. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. “Melalui kunjungan lapangan, kami mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan proyek dan dapat segera menangani masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi,” tambahnya.
Evaluasi berkala menjadi bagian integral dari pengawasan ini. DPRD mengandalkan laporan rutin dari dinas terkait yang mencakup penggunaan anggaran, pencapaian target waktu, dan kualitas hasil pekerjaan. Berdasarkan laporan ini, DPRD dapat mengevaluasi kinerja kontraktor dan dinas terkait untuk memastikan bahwa semua tahapan proyek berlangsung efisien dan sesuai rencana.
Lebih jauh, DPRD Kutim memperkuat keterlibatan publik dengan membuka saluran pengaduan khusus bagi masyarakat. Saluran ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kekhawatiran atau masukan mengenai pelaksanaan proyek secara langsung. “Partisipasi publik adalah elemen penting dalam memastikan transparansi. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap pengaduan dengan serius dan transparan,” tegas Asti.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan lokal. DPRD Kutim terus berupaya mengembangkan sistem pengawasan yang efektif sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur.
