SANGATTA – Dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, mengungkapkan rincian alokasi plafon anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditentukan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Fokus utama anggaran ini diberikan kepada sektor pendidikan dan kesehatan, meskipun kesehatan bukan lagi kategori belanja mandatori.
“Dinas Pendidikan akan menerima alokasi anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah. Ini menunjukkan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kutim,” ujar Faizal Rachman. “Meski kesehatan tidak lagi dianggap sebagai belanja mandatori, kami tetap mengalokasikan 525 miliar rupiah untuk sektor ini. Kami percaya bahwa kesehatan yang baik adalah fondasi bagi pembangunan masyarakat yang kuat.”
Rencana alokasi anggaran ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Faizal Rachman menjelaskan bahwa dengan anggaran yang signifikan, Dinas Pendidikan dapat melaksanakan berbagai program peningkatan mutu pendidikan, mulai dari perbaikan fasilitas sekolah hingga pelatihan guru.
“Plafon anggaran ini memberikan kesempatan bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan banyak hal, termasuk pembangunan infrastruktur sekolah dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Kami berharap dengan dukungan anggaran yang memadai, kualitas pendidikan di Kutim akan semakin meningkat,” tambah Faizal.
Di sisi lain, meski anggaran kesehatan tidak lagi termasuk dalam mandatori spending, alokasi 525 miliar rupiah tetap diberikan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Faizal menekankan pentingnya terus meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan di berbagai puskesmas dan rumah sakit di Kutim.
“Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Meski bukan lagi belanja wajib, kami tetap memberikan perhatian khusus untuk sektor ini. Anggaran ini akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat-obatan, dan memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kutim,” jelasnya.
Faizal juga menekankan bahwa detil anggaran akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan APBD 2025, dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah dan DPRD Kutim berkomitmen untuk bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran.
“Proses ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Kami berharap dapat menyusun anggaran yang tidak hanya realistis tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen bersama, kami optimis APBD 2025 dapat disahkan tepat waktu dan membawa manfaat besar bagi masyarakat Kutim,” pungkas Faizal.
Dengan kebijakan yang tepat dan alokasi anggaran yang bijaksana, diharapkan sektor pendidikan dan kesehatan di Kutim akan terus mengalami peningkatan, memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
