Berita Pilihan

Sayid Anjas Pacu DPRD Kutai Timur dengan Target Penyelesaian Pembahasan Tata Tertib dan Fraksi dalam Dua Bulan

209
×

Sayid Anjas Pacu DPRD Kutai Timur dengan Target Penyelesaian Pembahasan Tata Tertib dan Fraksi dalam Dua Bulan

Share this article

Sangatta – Wakil Ketua DPRD sementara, Sayid Anjas, menyampaikan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembahasan tata tertib (tatib) dan pembentukan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur. Setelah pelantikan Anggota DPRD Kutim periode 2024-2029, Anjas menetapkan target yang ambisius: menyelesaikan proses krusial ini dalam waktu dua bulan.

Dengan menetapkan target waktu yang jelas, Sayid Anjas ingin memastikan bahwa DPRD Kutai Timur segera berfungsi optimal dengan mekanisme kerja yang tertib dan terorganisir. Pembahasan tata tertib adalah langkah awal yang penting untuk menjamin bahwa seluruh proses legislatif dan pengambilan keputusan di dewan dapat berjalan sesuai aturan. “Kami target sekitar 2 bulan lah,” ujar Anjas dengan penuh keyakinan.

Target dua bulan ini dianggap realistis dan cukup menantang, mengingat pentingnya pembentukan pimpinan definitif dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang nantinya akan menentukan arah kebijakan dan program kerja DPRD. Melalui target yang terukur ini, Sayid Anjas berharap dapat mempercepat seluruh rangkaian pembentukan tanpa mengabaikan kualitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagi Sayid Anjas, efisiensi dalam pembentukan tata tertib dan fraksi bukan hanya tentang memenuhi tenggat waktu, tetapi juga tentang membangun dinamika kerja dewan yang lebih efektif dan produktif. “Kerja sama yang solid dari semua pihak sangat diperlukan agar seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala berarti,” tambahnya.

Pembahasan tata tertib dan pembentukan fraksi akan menjadi landasan bagi DPRD untuk menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara maksimal. Dengan dinamika kerja yang efektif, diharapkan kinerja DPRD Kutai Timur dapat lebih cepat merespons berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.