SANGATTA – Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim), Leni Susilawati Anggraini, menegaskan pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah.
Menurut Leni, sektor UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
“UMKM ini adalah salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kutai Timur. Jadi, perlu perhatian serius dari Pemkab Kutim terhadap sektor ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Leni mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk segera memperkuat basis data UMKM di wilayahnya. Politisi Partai Nasdem ini, mengatakan, data yang lengkap, terstruktur, dan akurat sangat diperlukan sebagai dasar dalam menyusun peta jalan pengembangan sektor UMKM yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Dengan adanya basis data yang solid, pemerintah dapat menyusun program yang tepat sasaran bagi pelaku UMKM,” tambahnya.
Leni menjelaskan basis data yang kuat akan memudahkan Pemkab dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM di daerah. Basis data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, sehingga pemerintah dapat merumuskan program bantuan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ia menekankan data yang akurat juga memungkinkan pemerintah untuk memetakan distribusi UMKM di berbagai kecamatan serta mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang paling membutuhkan perhatian.
Menurutnya, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperkuat kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan berbagai pihak terkait, termasuk asosiasi UMKM dan pelaku usaha lokal. Kolaborasi ini diperlukan agar data yang terkumpul benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
“Dengan adanya kolaborasi yang baik, pemerintah bisa mendapatkan data yang valid dan dapat diandalkan untuk memetakan potensi serta mengidentifikasi tantangan yang ada,” ujarnya.
Leni juga menyoroti perlunya dukungan konkret bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar. Ia menilai kebijakan pengembangan UMKM tidak dapat bersifat sementara atau seremonial, tetapi harus berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang.
Dengan adanya peta jalan yang jelas, pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih efektif, mulai dari permodalan hingga pelatihan peningkatan kapasitas, sehingga pelaku UMKM dapat lebih berdaya saing di pasar lokal maupun nasional.
Ia menegaskan DPRD Kutim, khususnya Komisi B, siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemkab Kutim dan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kami di DPRD siap mengawal program-program ini agar dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kutai Timur,” pungkas Leni. (adv)
