Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Dr. Tyty Novel Paembonan, menyampaikan, aspirasi masyarakat yang diterimanya selama reses di beberapa kecamatan di daerah pemilihan (Dapil) II masih didominasi oleh usulan terkait infrastruktur.
Hal tersebut diungkapkan oleh pria yang akrab disapa Novel ini saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur pada Kamis (28/11/2024). “Usulan masyarakat itu masih dominan infrastruktur, terutama jalan yang belum memadai,” ungkap Novel kepada awak media.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, reses kali ini dilakukan di Desa Kandolo (Kecamatan Teluk Pandan), Desa Manunggal Jaya (Kecamatan Rantau Pulung), dan Desa Sepaso Barat (Kecamatan Bengalon). Dari ketiga lokasi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai sangat mendesak.
Menurut Novel, pembangunan infrastruktur jalan menjadi perhatian utama karena kondisi jalan di Dapil II masih jauh dari memadai. Hal ini berdampak pada aktivitas dan mobilitas masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari.
“Kondisi jalan di Dapil II memang masih banyak yang belum memadai. Ini sangat menyulitkan aktivitas warga, terutama untuk mengangkut hasil panen dan kebutuhan pokok lainnya,” jelas Novel.
Selain itu, keluhan terkait pendidikan juga menjadi perhatian. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, kantin, hingga toilet, yang dinilai belum layak untuk mendukung proses belajar-mengajar.
“Sekolah ini perlu perhatian serius, mulai dari ruang kelas, kantin, hingga toilet. Semua itu harus lebih memadai agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” tambahnya.
Selain infrastruktur dan pendidikan, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait fasilitas kesehatan yang masih minim. Novel mencatat perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik.
Tidak hanya itu, akses terhadap program beasiswa juga menjadi salah satu keluhan masyarakat. Meski pemerintah telah meningkatkan besaran beasiswa, mekanisme penyaluran yang dilakukan secara online dinilai menjadi kendala bagi masyarakat di pedesaan yang minim akses internet.
“Masyarakat di desa, terutama yang terpencil, tidak bisa akses internet. Mereka bahkan tidak paham bagaimana menggunakannya. Jadi, ini juga menjadi kendala besar,” ungkap Novel.
Novel berharap, pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selama reses. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan akses layanan publik agar masyarakat di pedesaan tidak tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.
“Semua aspirasi ini harus menjadi perhatian serius. Kita ingin pembangunan di Kutai Timur lebih merata, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertinggal,” pungkas Novel. (adv)
