Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaiman, mengusulkan agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dimanfaatkan untuk meningkatkan keadilan di bidang pendidikan. Ia menyoroti pentingnya alokasi dana bagi sekolah swasta dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, yang kerap kali membutuhkan perhatian lebih dalam pengembangan fasilitas dan kualitas pendidikan.
“Anggaran kita ini kan besar sekali. Karena itu, banyak SILPA karena pemerintah tidak mampu serap. Karena itu, kita berpikir, apa salahnya kalau anggaran yang besar ini kita gunakan untuk menghadirkan keadilan di bidang pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta,” ujar Akhmad Sulaiman kepada sejumlah awak media.
Menurutnya, keberadaan SILPA yang cukup besar menjadi peluang untuk memastikan bahwa semua lembaga pendidikan, termasuk sekolah swasta, mendapatkan porsi yang layak dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia juga menekankan bahwa pemerataan anggaran di sektor pendidikan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
“Sekolah swasta sering kali terbatas dari segi fasilitas dan anggaran. Padahal mereka juga berperan besar dalam mencetak generasi penerus bangsa. Kita harus adil, jangan sampai hanya sekolah negeri yang mendapatkan perhatian,” imbuhnya.
Selain itu, Akhmad Sulaiman menyarankan agar pemerintah daerah dapat segera membuat kajian teknis untuk menentukan kebutuhan anggaran bagi sektor pendidikan swasta. Kajian ini, menurutnya, penting untuk mengidentifikasi prioritas anggaran dan meminimalkan potensi ketimpangan alokasi dana.
“Sekolah di bawah Kementerian Agama juga tidak boleh luput dari perhatian. Banyak madrasah yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi terhambat oleh keterbatasan fasilitas. Dengan SILPA yang ada, kita bisa bantu mereka,” jelas politisi yang dikenal peduli pada isu pendidikan ini.
Ia berharap, usulan ini mendapat dukungan dari seluruh pihak, termasuk legislatif dan eksekutif. Akhmad menilai, pendidikan adalah sektor yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kemajuan daerah, sehingga harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui pemanfaatan SILPA yang lebih optimal, Akhmad Sulaiman berharap Kutai Timur dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil bagi semua kalangan. (adv)
