Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Kidang, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur di Kalimantan, khususnya Kutim, meski daerah tersebut menjadi salah satu penyumbang terbesar sumber daya alam nasional. Ia menilai ketimpangan pembangunan semakin terlihat ketika membandingkan kondisi jalan di Pulau Jawa dengan wilayah Kalimantan.
Kidang menyampaikan bahwa pembangunan di Jawa terlihat jauh lebih maju, bahkan hingga ke akses jalan di pematang sawah yang telah dicor beton. Sementara itu di Kalimantan, banyak jalan utama justru masih dalam kondisi memprihatinkan.
“Saya irih dengan pembangunan di Jawah. Pematang sawah mereka saja dicor, sementara di Kaltim, jalan utama saja masih banyak yang rusak parah,” ujarnya, Jumat (11/11/2025).
Menurutnya, ketidakmerataan pembangunan ini bukan sekadar persoalan teknis di daerah, melainkan bentuk ketidakadilan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana pembangunan. Kutim dan wilayah Kalimantan lainnya, kata Kidang, selama ini menjadi daerah penghasil batu bara, minyak dan gas bumi, serta kelapa sawit yang terus dikeruk setiap tahun. Namun dana bagi hasil yang dikembalikan pusat dirasa tidak sebanding dengan kontribusi besar tersebut.
“Terutama Kutai Timur ini. Kita daerah penghasil, tapi dana bagi hasil yang dikembalikan pemerintah pusat ke Kutim sangat kecil. Makanya anggaran untuk pembangunan tidak cukup. Apalagi daerah kita ini sangat luas,” tegasnya.
Kidang menambahkan, kondisi tersebut seringkali membawa tekanan tersendiri bagi anggota legislatif di daerah. Saat melakukan reses, masyarakat kerap menagih berbagai janji pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan akses infrastruktur lain yang dianggap sangat mendesak.
Ia menilai persoalan tersebut hanya bisa diselesaikan jika pemerintah pusat mulai memberikan porsi dana yang lebih adil, terutama dari royalti batu bara. Dengan anggaran yang memadai, Kutim dapat mengejar ketertinggalan dan menghadirkan pembangunan yang sebanding dengan potensi yang dimilikinya.
“Karena itu ke depan kita berharap agar pemerintah pusat lebih adil dengan pembagian royalti batu bara. Sebab Kalimantan, terutama Kutai Timur, masih sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan, terutama infrastruktur jalan,” ungkapnya.
Kidang menegaskan bahwa masyarakat daerah penghasil berhak merasakan manfaat nyata dari kekayaan alam yang dihasilkan di wilayahnya. Ia berharap ketertinggalan pembangunan di Kalimantan dapat segera teratasi melalui kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan fiskal.
“Kita ingin membangun agar bisa mengejar ketertinggalan dibanding dengan daerah Pulau Jawa yang sudah sangat maju, meskipun mereka tidak punya sumber daya alam,” pungkasnya.(Adv/DPRD)
