Kutai Timur – Akses permodalan masih menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur (Kutim). Meskipun perbankan, termasuk BPR dan BPD, telah membuka diri, banyak pelaku usaha yang masih enggan mengajukan pinjaman karena kekhawatiran terhadap risiko dan besaran bunga.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim, Teguh Budi Santoso, mengakui fenomena ini. “Sudah kita arahkan ke bank, tapi banyak yang mundur. Katanya takut, enggak mau kredit karena takut enggak bisa bayar,” ujar Teguh, Rabu (12/11/2026)
Teguh menjelaskan bahwa sebenarnya bank cukup terbuka, namun kendala sering kali datang dari kesiapan pelaku UMKM itu sendiri. Banyak usaha kecil di Kutim yang belum memiliki laporan keuangan dan catatan usaha yang rapi, padahal hal tersebut adalah syarat mutlak bagi bank untuk menilai kelayakan pinjaman. “Kalau mau pinjam ya harus ada bukti usaha, ada omzet, ada laporan. Kalau enggak ada, bank juga susah percaya,” tambahnya.
Oleh karena itu, Dinas Koperasi mengambil peran aktif mengedukasi pelaku usaha, salah satunya dengan melatih cara membuat pembukuan sederhana. Upaya ini dilakukan agar bank dapat menilai kelayakan usaha mereka dengan lebih mudah.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjajaki pembentukan lembaga keuangan mikro daerah yang diharapkan bisa menjadi jembatan permodalan dengan bunga yang lebih lunak. Namun, Teguh menekankan pentingnya semangat kemandirian. “Pemerintah bantu memfasilitasi, tapi pelaku usaha juga harus berani ambil langkah,” tegasnya.
Teguh menilai kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Pihaknya kerap mendampingi pelaku usaha saat berhadapan dengan bank untuk mempermudah proses. Ia berharap perbankan terus memberikan perhatian khusus pada sektor UMKM, karena kemajuan sektor ini secara otomatis akan meningkatkan perputaran uang di daerah.
“Yang penting sekarang bagaimana kita bangun kepercayaan. Kalau pelaku usaha disiplin, bank juga enggak akan ragu bantu,” tutupnya.(Adv/kominfo)
