Kutai Timur – Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (Upja) di Kecamatan Kaubun kini menjadi pusat pengelolaan alat-alat pertanian bantuan dari Bank Indonesia (BI). Melalui sistem ini, petani dari berbagai kelompok bisa meminjam alat dengan mudah dan terorganisir.
Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, menjelaskan bahwa bantuan alat seperti drone dan combine dari BI tidak diberikan secara individu, melainkan melalui Upja.
“Upja memang dibentuk untuk mengelola alat pertanian agar bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak petani,” ujar Dessy, Kamis (13/11/2025).
Ia menuturkan, sistem yang dijalankan Upja bersifat komersial terbatas, artinya petani yang meminjam akan dikenakan biaya sesuai kebutuhan operasional dan operator.
“Biaya itu bukan keuntungan, tapi untuk perawatan alat dan gaji operator agar alat bisa beroperasi berkelanjutan,” jelasnya.
Dessy menambahkan, model pengelolaan semacam ini terbukti efektif karena menjamin alat tetap terawat dan pemanfaatannya lebih merata.
Kelompok tani di luar Kaubun juga dapat mengajukan permintaan peminjaman alat melalui koordinasi dengan pengurus Upja.
“Selama alat tersedia dan dijadwalkan dengan baik, semua petani bisa memanfaatkannya,” katanya.
Menurut Dessy, mekanisme ini juga melatih kelompok tani untuk lebih profesional dalam pengelolaan aset bersama.
Ia berharap, sistem Upja dapat menjadi contoh pengelolaan alat pertanian di kecamatan lain di Kutim.
“Dengan manajemen yang baik, bantuan seperti ini bisa berumur panjang dan memberi manfaat besar bagi petani,” ungkapnya.
Dessy menilai, langkah BI menyalurkan bantuan melalui Upja sangat tepat karena mendukung prinsip pemberdayaan dan kemandirian kelompok tani.
Selain meningkatkan akses terhadap alat modern, sistem ini juga memperkuat kolaborasi antarpetani.
“Intinya, semua diarahkan agar petani kita makin produktif, efisien, dan mandiri,” tutupnya. (Adv/Kominfo)
