Kutai Timur – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, Eddy Markus Palinggi, mendesak penguatan mitigasi dan edukasi kebencanaan di daerah untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi potensi bencana alam. Desakan ini disampaikan dalam pertemuan yang membahas kesiapsiagaan daerah pada 16 November 2025.
Politisi Partai NasDem tersebut menyoroti beberapa aspek krusial yang harus ditingkatkan, meliputi kesiapan personel, sarana prasarana, dan pemetaan bencana yang lebih akurat. “Kita perlu memastikan bahwa saat bencana datang, masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah. Tindakan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana kita bisa mengantisipasi bencana secara dini untuk meminimalisir jumlah korban menjadi fokus utama kita,” ungkap Eddy.
Eddy Palinggi menekankan bahwa meskipun mitigasi telah dilakukan, beberapa area memerlukan perhatian khusus. Pemetaan Risiko: “Di Sangatta Selatan dan Rantau Pulung, misalnya, musim kemarau dan banjir adalah dua jenis bencana yang memerlukan penanganan serius,” jelasnya.
Penguatan Jaringan: Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan berbagai kelompok sukarelawan. “Membangun jaringan dengan kelompok sukarelawan sangat penting untuk mempercepat penanganan bencana,” tambahnya.
Aspek lain yang ditekankan adalah urgensi edukasi kebencanaan bagi siswa dari tingkat dasar hingga menengah atas. “Sangat penting bagi anak-anak untuk memahami dan dapat bersiap saat ada bencana alam. Edukasi ini akan membantu mereka mengambil tindakan yang tepat saat bencana terjadi,” ujar Eddy.
Sebelumnya, BPBD Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan sembilan kecamatan dari total 18 kecamatan sebagai daerah rawan bencana banjir. Sangatta Selatan, Kampung Kajang, Gunung Tehnik, dan Kabo Jaya. Tujuh Kecamatan Lainnya: Busang, Telen, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Rantau Pulung, Teluk Pandan, dan Bengalon. Dengan perhatian pada semua aspek ini, Kutai Timur diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan, meminimalisir dampak negatif, dan menjamin kehadiran pemerintah saat krisis terjadi. (Adv-DPRD)
