Kutai Timur – Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk kembali menggulirkan proyek tahun jamak (multi years) mendapat catatan serius dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kutim, Yan, S.Pd., mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan program baru yang berpotensi mengganggu 50 program unggulan Army , terutama di tengah kondisi anggaran yang menurun.
“Pemerintah harus bijak agar mengutamakan program unggulan. Jangan sampai terlihat memaksakan sesuatu yang baru, tapi hasilnya tidak baik,” kata Yan saat dikonfirmasi, Senin (17/11/2025).
Menurut Yan, kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama. Ia khawatir jika proyek baru dipaksakan masuk tanpa perhitungan matang (ujuk-ujuk), program prioritas Bupati yang sudah berjalan justru akan menjadi korban.
“Kita belajar pengalaman periode lalu, di mana banyak program tahun jamak tidak tuntas. Karena itu, program tahun ini juga harus dipertimbangkan dengan matang,” tambahnya.
Terkait teknis pelaksanaan, Yan enggan mencampuri ranah kriteria kontraktor atau daftar hitam (blacklist) bagi kontraktor bermasalah di masa lalu. Menurutnya, fokus DPRD saat ini adalah pada kebijakan anggaran dan prioritas program, bukan teknis lelang.
“Memang ada usulan teman-teman agar kontraktor yang tidak berkualitas dievaluasi, tapi bagi kami itu terlalu panjang prosesnya,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Yan mengakui belum ada pembahasan resmi antara DPRD dan Pemerintah terkait detail proyek tahun jamak tersebut.
“Kita baru diberitahukan, ini program yang akan dikerjakan. Tapi belum dibahas,” tutupnya.(Adv/DPRD)
