Kutai Timur – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPemdes) Kutai Timur, Muhammad Basuni, menegaskan bahwa penguatan Posyandu menjadi salah satu program penting yang saat ini terus didorong pemerintah daerah. Tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, Posyandu kini dikembangkan menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa dan RT.
Basuni menjelaskan, perubahan konsep Posyandu ini menuntut peran lebih besar dari pemerintah desa. Jika sebelumnya Posyandu identik dengan penimbangan balita dan pemeriksaan ibu hamil, kini cakupan pelayanannya meluas hingga sektor keamanan, perumahan rakyat, lingkungan, hingga pemenuhan layanan dasar lainnya.
“Posyandu sekarang tidak lagi hanya kesehatan. Ada enam SPM yang harus dibentuk dan diaktifkan di setiap RT. Ini mencakup keamanan, perumahan, hingga pelayanan sosial lain yang menjadi kebutuhan warga”,ujar Basuni, Selasa (18/11/2025)
Ia menekankan bahwa pemerintah desa memiliki peran sentral dalam memastikan program ini berjalan. Sebab, sebagian besar pembiayaan dan pengelolaan Posyandu 6 SPM masuk dalam anggaran desa, baik melalui Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber pendapatan lain yang dimiliki desa. Kondisi ini, kata Basuni, menjadi tantangan tersendiri mengingat tidak semua desa memiliki kemampuan manajerial dan anggaran yang sama.
Basuni mengakui bahwa implementasi program ini tidak mudah. Di beberapa desa, sektor kesehatan saja sudah “tertati-tati”, belum maksimal. Sekarang desa harus mengelola enam layanan sekaligus. “Memang agak sulit, tetapi ini keharusan. Maka kami terus melakukan sosialisasi dan pendampingan di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah mendorong agar setiap desa segera membentuk struktur dan mekanisme kerja Posyandu 6 SPM, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Dengan anggaran desa yang semakin besar dan sumber pendapatan yang semakin beragam, Basuni optimistis desa mampu menjalankan amanah ini asalkan pengelolaan dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.
“Kuncinya adalah komitmen desa. Jika desa serius, Posyandu 6 SPM bisa menjadi fondasi pelayanan publik yang jauh lebih kuat,” tutupnya.(Adv/Kominfo)
