Kutai Timur – Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Kholid, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam pengalokasian anggaran.
Idham menegaskan bahwa anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan amanah dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral. “Kita biasanya takut pada inspektorat, pada pemeriksa. Tapi pernahkah kita berpikir apakah anggaran kita sudah adil” katanya, Rabu (19/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam penganggaran dapat berdampak pada kelompok masyarakat termarginalkan, seperti perempuan, anak-anak disabilitas, dan masyarakat berkebutuhan khusus. Ia bahkan menyebutkan bahwa doa buruk dari mereka yang merasa diabaikan bisa menjadi “pemeriksaan yang lebih berat daripada inspektorat.”
Menurutnya, selama ini banyak OPD belum memasukkan perspektif PUG dalam kegiatan mereka. Anggaran responsif gender sering disalahpahami sebagai program Dinas P3A saja. “Padahal PUG adalah kepentingan bersama. Tidak ada pembangunan yang benar-benar adil tanpa melihat kebutuhan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Idham meminta OPD lebih berani mengevaluasi program yang tidak berkeadilan. Ia mencontohkan pelatihan UMKM, koperasi, atau pemberdayaan yang peserta laki-laki dan perempuannya tidak proporsional. “Perhatikan komposisinya. Jangan merasa bahwa kegiatan hanya untuk satu kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga berharap para pejabat perencana di setiap OPD berani menyampaikan kepada pimpinan bila dalam program mereka tidak ada satupun anggaran responsif gender. “Kalau tidak ada yang berani bicara, kapan bisa berubah? Kita harus mulai dari hati nurani,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)
