Kutai Timur – Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Kholid, menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 diprediksi menjadi tahun yang cukup berat bagi seluruh instansi pemerintah daerah. Dalam FGD PUG di Sangatta, ia menyebut kondisi anggaran diperkirakan “gelap gulita” dan penuh ketidakpastian.
Meski demikian, Idham meminta agar seluruh OPD tetap memasukkan unsur anggaran responsif gender dalam program mereka. “Bukan besar kecil anggarannya yang penting, tetapi keadilannya. Bagaimana anggaran itu memberikan manfaat kepada semua kalangan,” ucapnya saat membuga FGD di hotel royal victori, Rabu (19/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi PUG sangat bergantung pada kolaborasi tiga unsur utama Bappeda sebagai lembaga perencanaan, Inspektorat sebagai lembaga pengawas, dan BPKAD sebagai pengelola anggaran. Jika ketiganya solid, maka penerapan PUG akan lebih kuat.
Idham mengingatkan bahwa mulai tahun 2025 sudah terdapat sanksi administratif bagi OPD yang tidak mengalokasikan anggaran responsif gender sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2024. “Walaupun bukan pidana, tetapi sanksi administratif tetap harus diperhatikan,” katanya.
Menurutnya, penganggaran yang tidak memasukkan perspektif gender mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap pembangunan inklusif. Ia meminta OPD tidak menunda lagi penyelarasan program. “Kalau tidak dimulai sekarang, tahun 2026 bisa semakin berat,” katanya.
Idham juga mengingatkan bahwa OPD tidak boleh sekadar menyusun program tanpa analisis kebutuhan lapangan. “Kalau kegiatan tidak responsif gender, Inspektorat bisa memberi catatan kepada kepala dinas. Ini bukan sekadar aturan, tetapi amanah,” tegasnya.
Ia berharap FGD ini menjadi titik awal perubahan pola pikir dalam perencanaan anggaran. “Kita ingin memastikan bahwa meski anggaran menantang, semangat keadilan gender tetap menjadi prioritas,” tutupnya.(Adv/Kominfo).
