KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menempatkan stabilitas keuangan daerah sebagai prioritas utama di tengah dinamika ekonomi nasional. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI guna memastikan roda pembangunan daerah tidak terhambat oleh gejolak fiskal.
Ardiansyah menyebutkan bahwa langkah proaktif ini diambil untuk meminimalisir dampak
“turbulensi ekonomi” yang terjadi di tingkat pusat.
Ia telah menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretaris Daerah untuk menjalin komunikasi intensif dengan Kemenkeu.
“Koordinasi ini bukan sekadar pelaporan, tetapi strategi menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah. Kami berharap tahun depan turbulensi ekonomi bisa mereda,” ujar Ardiansyah, Selasa (20/11/2025)
Bupati juga menyoroti pentingnya pengawalan terhadap kebijakan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Komunikasi yang baik diharapkan dapat mencegah keterlambatan penyaluran anggaran yang berpotensi mengganggu pelayanan publik.
Di sisi lain, Ardiansyah mengapresiasi figur Menteri Keuangan baru yang dinilai memiliki pandangan progresif dalam memahami kondisi fiskal daerah.
Optimisme ini mendorong Pemkab Kutim untuk meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih cermat dalam pengelolaan anggaran prioritas.
“Prinsipnya, apapun situasinya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Itu yang utama,” tegasnya.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, Pemkab Kutim optimis mampu menjaga stabilitas fiskal serta mempertahankan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Kutai Timur.(Adv/Kominfo)
