Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) telah merampungkan pembahasan awal terkait usulan sejumlah proyek tahun jamak yang krusial bagi daerah. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Jumat (21/11/2025)
Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, membenarkan bahwa proyek-proyek tersebut telah masuk dalam daftar prioritas legislatif. Beberapa usulan infrastruktur utama yang menjadi sorotan meliputi pembangunan Jalan Simpang Muara Bengalon menuju Muara Bengalon. Selain itu, terdapat rencana strategis untuk membangun jalan pengalihan dari Jalan Poros Bontang menuju Jalan Ring Road.
“Pembangunan jalan pengalihan ini sangat penting untuk meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan berat pengangkut alat-alat berat,” ujar Yusri. Ia menambahkan, untuk proyek pembangunan Jalan Rantau Pulung, diperkirakan pengerjaannya akan dimulai pada tahun depan.
Secara keseluruhan, Yusri Yusuf mengungkapkan bahwa total ada 32 proyek tahun jamak yang diusulkan. Puluhan proyek ini mencakup kebutuhan mendesak dari seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Kutim.
“Jumlah usulan proyek tahun jamak yang masuk mencapai 32 buah, berasal dari semua Dapil,” jelasnya.
Yusri menekankan harapan agar DPRD dapat mengawal seluruh usulan ini. Ia berharap implementasi proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kutai Timur.
Sementara itu, dari Dapil V, anggota DPRD Akhmad Sulaiman turut menyuarakan kebutuhan mendesak dari Kecamatan Sandaran. Ia menyebutkan bahwa dari Sandaran saja, diusulkan lima proyek jalan dan tambahan pembangunan Pelabuhan di Manubar.
“Kecamatan Sandaran meminta alokasi proyek tahun jamak yang lebih banyak karena wilayah ini masih sangat tertinggal dibandingkan kecamatan lain. Bahkan, jalan antar desa saja masih belum tembus, seperti jalur antara Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangakaliat yang saat ini masih harus memutar melalui Kabupaten Berau,” tegas Akhmad Sulaiman, menyoroti urgensi pembangunan di wilayah terluar.(Adv/DPRD)
