Kutai Timur – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sarana dan prasarana dasar masyarakat.
Salah satu program yang kini dijalankan adalah pembangunan sistem pengelolaan persampahan di beberapa wilayah. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia menjelaskan, pembangunan sarana persampahan menjadi tanggung jawab teknis PUPR dalam hal penyediaan infrastruktur. Sementara untuk pengelolaan lebih lanjut akan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Jadi untuk fasilitasnya dibangun oleh PUPR, tapi pengelolaan dan operasionalnya nanti dilakukan oleh DLH,” ujarnya,Sabtu (22/11/2025).
Ia menyebut, sistem pengelolaan persampahan ini meliputi pembangunan tempat penampungan sementara (TPS), perbaikan akses jalan menuju lokasi pembuangan, serta peningkatan kapasitas armada pendukung. Semua ini dilakukan untuk memperkuat rantai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Menurutnya, program ini merupakan bagian dari 50 program unggulan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuannya tidak hanya meningkatkan kebersihan kota, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan.
“Kita ingin semua wilayah di Kutim punya sistem persampahan yang memadai. Tidak hanya di kota, tapi juga di kecamatan-kecamatan. Karena kebersihan itu kebutuhan dasar masyarakat,” terang Plt. Kadis PUPR.
Ia menambahkan, beberapa titik prioritas pembangunan berada di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tingkat produksi sampah yang besar. Selain itu, pembangunan juga menyasar kawasan permukiman baru yang membutuhkan dukungan sarana pengelolaan sampah.
Dinas PUPR juga menyiapkan desain teknis agar sarana persampahan yang dibangun memenuhi standar lingkungan. Pihaknya bekerja sama dengan konsultan dan tim teknis untuk memastikan fasilitas tersebut aman dan berfungsi optimal.
“Fasilitas seperti TPS dan jalur pengangkutan harus terencana baik, supaya tidak menimbulkan dampak baru bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain membangun, PUPR juga melakukan koordinasi lintas OPD agar pengelolaan persampahan berjalan berkesinambungan. DLH diharapkan mampu melanjutkan peran operasional dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun.
“Sinergi antarinstansi ini penting. Karena membangun tanpa pengelolaan yang berkelanjutan hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.
Ke depan, Dinas PUPR Kutim juga berencana menambah titik-titik fasilitas baru sesuai kebutuhan wilayah. Evaluasi lapangan akan dilakukan untuk memetakan area yang belum memiliki sarana pengelolaan memadai.
Program ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan klasik soal tumpukan sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan infrastruktur yang baik, kebersihan lingkungan akan lebih mudah dijaga.
“Kami berharap masyarakat juga ikut menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Karena pembangunan ini untuk kepentingan bersama,” tutupnya.(Adv/Kominfo)
