Kaltim12.com,KUTIM – Program imunisasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi tantangan serius. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim mengakui penolakan vaksin di kalangan masyarakat masih terjadi, terutama akibat kuatnya pengaruh mitos, budaya, dan isu keagamaan yang berkembang di sejumlah wilayah.
Kepala Dinkes Kutim, Yuwana Sri Kurniawati, menyebut kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi jajarannya dalam meningkatkan cakupan imunisasi, khususnya pada bayi dan anak-anak.
Salah satu imunisasi dasar yang kerap mendapat penolakan adalah vaksin Bacillus Calmette Guerin (BCG) yang diberikan kepada bayi baru lahir untuk mencegah penyakit tuberkulosis (TBC).
“Terutama imunisasi bayi baru lahir, seperti vaksin BCG. Itu sangat penting untuk mencegah TBC, tapi di lapangan masih ada orang tua yang menolak,” ujar Yuwana.
Ia menjelaskan, penolakan tersebut banyak dipengaruhi faktor budaya. Di beberapa daerah, masih berkembang kepercayaan bahwa bayi di bawah usia dua bulan tidak boleh dilukai, sehingga orang tua enggan mengizinkan anaknya divaksin.
“Masih ada anggapan bayi kecil tidak boleh disuntik atau dilukai. Akhirnya mereka benar-benar menolak imunisasi dan ini berdampak pada capaian imunisasi kita,” ungkapnya.
Selain faktor budaya, isu keagamaan juga kerap muncul sebagai alasan penolakan, terutama saat terjadi kasus penyakit menular seperti campak. Salah satu isu yang beredar adalah anggapan vaksin mengandung bahan dari babi.
“Isu yang sering muncul itu soal kandungan vaksin. Padahal dalam proses pembuatannya ada sistem penyaringan yang panjang dan ketat,” jelas Yuwana.
Ia menegaskan, persoalan kehalalan vaksin telah mendapatkan penjelasan resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional telah dinyatakan halal dan aman.
“Prosesnya panjang, ada sistem filtering, dan MUI juga sudah menyatakan vaksin itu halal. Tapi memang masih banyak mitos yang dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Dinkes Kutim pun terus berupaya melakukan edukasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui tenaga kesehatan, kader posyandu, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Edukasi menjadi kunci. Kami berharap masyarakat semakin paham bahwa imunisasi ini penting untuk melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya,” pungkas Yuwana.
