SANGATTA – Masalah transparansi dan keadilan dalam sistem distribusi beasiswa di Kutai Timur menjadi sorotan utama bagi Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Leni Anggriani. Dalam upayanya untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan ini tepat sasaran, Leni menegaskan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses seleksi dan distribusi beasiswa.
Pada pernyataannya, Leni menegaskan bahwa evaluasi mendalam terhadap proses seleksi dan distribusi beasiswa merupakan langkah krusial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau favoritisme yang dapat mengganggu keadilan dalam pemberian beasiswa.
“Kita perlu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap proses seleksi dan distribusi beasiswa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan, tanpa adanya intervensi atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi keputusan,” ungkap Leni dengan tegas.
Audit terhadap proses seleksi menjadi tahap awal dalam strategi evaluasi yang dicanangkan oleh Leni. Audit ini mencakup peninjauan mendalam terhadap kriteria seleksi yang digunakan serta evaluasi terhadap transparansi dan keadilan dalam proses penilaian penerima beasiswa. “Kriteria seleksi harus selaras dengan tujuan dari program beasiswa dan prosesnya harus dilaksanakan secara adil dan transparan,” tambahnya.
Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap penerima beasiswa juga menjadi fokus utama dalam upaya ini. Leni menjelaskan bahwa pemantauan berkala terhadap penerima beasiswa diperlukan untuk memastikan bahwa mereka terus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. “Feedback atau umpan balik dari penerima beasiswa juga sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas program ini,” jelasnya.
Identifikasi potensi penyimpangan menjadi aspek penting dalam evaluasi ini. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap data penerima beasiswa, diharapkan dapat teridentifikasi pola atau anomali yang mungkin menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses seleksi dan distribusi bantuan pendidikan ini.
Untuk mencegah terjadinya favoritisme, Leni menyarankan agar seluruh proses seleksi dilakukan secara anonim. “Langkah ini krusial untuk mengurangi risiko terjadinya favoritisme dalam proses seleksi beasiswa. Selain itu, penting untuk membuka mekanisme pengaduan yang transparan agar para peserta dapat melaporkan potensi favoritisme atau ketidakadilan dalam proses seleksi dengan lebih leluasa,” tegasnya.
Leni menyampaikan harapannya bahwa melalui evaluasi menyeluruh ini, sistem distribusi beasiswa di Kutai Timur dapat menjadi lebih transparan, adil, dan efektif dalam memberikan dukungan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem ini agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
Langkah-langkah evaluasi yang diambil oleh Leni diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program beasiswa serta memastikan bahwa bantuan pendidikan yang disediakan benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi penerimanya. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, program beasiswa ini diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kutai Timur.
