Kutai Timur – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-XIII, Senin (25/11/2025). Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung, SP, menegaskan bahwa fraksinya mendukung penyusunan anggaran selama alokasi belanja diarahkan secara efektif dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dalam menyusun anggaran yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Akbar, Selasa (25/11/2025)
Ia mengapresiasi proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp5,736 triliun, termasuk pendapatan transfer yang mencapai Rp5,212 triliun, dan menilai tema RKPD 2026 telah sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Meski demikian, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan kritis.
Pertama, PKS menyoroti perlunya penajaman dan efisiensi belanja, terutama belanja operasional, belanja modal, dan belanja hibah. “Setiap pos belanja harus benar-benar dievaluasi agar tidak terjadi pemborosan,” tegasnya.
Kedua, PKS meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pendataan ulang kendaraan operasional perusahaan serta percepatan digitalisasi tiket destinasi wisata. Langkah ini dinilai penting untuk memperbaiki kontribusi PAD dari sektor-sektor potensial.
Ketiga, fraksi menekankan pentingnya penyelesaian kebutuhan dasar, di antaranya elektrifikasi 13 desa dan penyediaan air bersih untuk 41 desa. Pola pembiayaan sektor pendidikan juga diminta lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas guru.
Fraksi PKS juga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap Program Rp250 juta per RT melalui pembentukan tim pendamping khusus agar pelaksanaannya di 1.860 RT tetap sesuai aturan.
Akbar turut meminta agar proyek multiyears dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran. “Jika tahap awal terlambat, maka penyelesaian proyek dan serapan anggaran ikut terhambat,” katanya.
Fraksi PKS menegaskan dukungan terhadap RAPBD 2026 dengan harapan seluruh catatan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.(Adv/DPRD)
