Kutai Timur – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Akbar Tanjung, memberikan atensi khusus terhadap dinamika rapat paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangannya, kehadiran fisik para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum resmi dewan merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar.
Akbar menilai, agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi adalah momentum krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Di momen inilah, tujuh fraksi yang ada di DPRD menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan catatan strategis terhadap arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, ketidakhadiran pihak eksekutif, khususnya kepala OPD, dikhawatirkan akan menghambat sinkronisasi program.
“Harapannya OPD-OPD kita harapkan hadir. Karena tujuh fraksi di DPRD ini menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap rencana kerja pembangunan kita untuk tahun 2025,” ujar Akbar Tanjung saat ditemui usai paripurna, Selasa (25/11/2025)
Lebih lanjut, legislator PKS ini menjelaskan bahwa hubungan antara DPRD dan Pemkab adalah mitra kerja yang harus saling mengisi. DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan yang memberikan arah kebijakan, sementara OPD bertindak sebagai eksekutor teknis di lapangan. Jika komunikasi terputus di tahap perencanaan akibat ketidakhadiran OPD, maka potensi ketidaksesuaian pelaksanaan program di kemudian hari akan semakin besar.
“Ketika mereka hadir, kan mereka mendengar bagaimana kemudian arah yang kita harapkan ini dari legislatif, kemudian yang dieksekusi oleh eksekutif,” tegasnya.
Akbar berharap ke depannya, kedisiplinan OPD dalam menghadiri undangan paripurna dapat ditingkatkan. Hal ini semata-mata demi memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dianggarkan dalam APBD 2025 benar-benar dikelola sesuai dengan visi pembangunan yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif.(Adv/DPRD)
