Kutai Timur – Suara massa menggema di halaman Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Selasa (28/10/2025) sore. Ratusan warga yang tergabung dalam Seruan Aksi Masyarakat Kutim Menggugat menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah menepati janji-janji pembangunan yang selama ini dinilai tidak kunjung direalisasikan.
Koordinator Lapangan aksi, Arsil, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan bentuk keprihatinan atas lemahnya kinerja perangkat daerah yang berdampak langsung pada masyarakat di berbagai kecamatan.
“Penuntutan kami sederhana. Apa yang sudah menjadi janji Bupati saat kunjungan kerja ke kecamatan dan desa, tolong segera direalisasikan,” ujar Arsil.
Ia menyoroti bahwa banyak program pembangunan yang dijanjikan pemerintah daerah tak kunjung terlaksana, sementara beberapa kebijakan justru dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Kondisi itu, kata dia, menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarperangkat daerah.
“Sekda, BPKAD, Bappeda, Bapenda, sampai bagian pengadaan barang dan jasa itu harus diaudit. Banyak program yang ngaco. Yang diminta masyarakat tidak diterbitkan, yang tidak diminta malah keluar,” tegasnya.
Arsil menambahkan, jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar. Ia bahkan mengancam akan memboikot pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 18 kecamatan.
“Kalau Bupati tidak mengaudit, tidak merevisi, dan tidak mengevaluasi seluruh perangkatnya, maka kami akan boikot Musrenbang,” ujarnya disambut sorakan massa.
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Mahyunadi, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto, dan Kepala Satpol PP Fata Hidayat, turun langsung menemui perwakilan massa untuk mendengar aspirasi mereka.
Ardiansyah mengakui bahwa tuntutan masyarakat bersifat normatif dan dapat diterima sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia menjelaskan, sejumlah program memang mengalami keterlambatan akibat kendala fiskal dari pemerintah pusat, terutama dalam penyaluran transfer ke daerah (TKD).
“Pada dasarnya semua bisa kita akomodir. Beberapa program memang tertunda karena faktor keuangan, tapi insyaallah tahun depan sebagian akan kita gulirkan kembali,” ucap Ardiansyah menenangkan massa.
Terkait desakan evaluasi terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah OPD, Ardiansyah menegaskan bahwa langkah pembenahan internal akan dilakukan. Ia menilai evaluasi penting untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita akan evaluasi seluruh perangkat daerah. Tidak ada manusia yang sempurna dalam bekerja. Kalau ada kekurangan, itu tugas kami untuk memperbaikinya,” ungkapnya.
Bupati juga menanggapi aspirasi masyarakat adat Basap yang menuntut pembangunan perkampungan khusus. Ia menyebut, hal itu sudah dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah daerah.
“Perkampungan Basap sudah kita bahas, dan insyaallah siap kita tindaklanjuti,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Ardiansyah mengapresiasi aksi yang digelar dengan tertib dan damai. Ia menilai, suara rakyat adalah energi penting dalam memperkuat arah pembangunan daerah.
“Saya mengapresiasi aksi ini. Pemerintah tidak anti kritik. Justru kami butuh masukan agar Kutim bisa lebih baik ke depan,” tutupnya.
