Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) menyuarakan keprihatinannya atas berkurangnya lahan pertanian padi di sejumlah wilayah di daerah tersebut. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa luasan panen padi di Kutim pada tahun 2023 hanya mencapai 57,08 ribu hektare. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan 64,97 ribu hektare pada tahun 2022.
“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur belum lama ini.
Ia menilai penurunan luasan lahan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Program-program yang mendukung pertanian berkelanjutan perlu segera digalakkan untuk mencegah penurunan yang lebih besar di masa mendatang.
Menurutnya, salah satu penyebab berkurangnya lahan panen padi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung terhadap produktivitas sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mengedukasi petani mengenai pentingnya mempertahankan lahan produktif dan memanfaatkan teknologi pertanian modern. Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Kutim.
“Jika kita serius dalam mengatasi masalah ini, sektor pertanian dapat kembali menjadi kekuatan utama dalam mendukung ketahanan pangan, bahkan berkontribusi pada perekonomian daerah,” lanjutnya.
Anggota dewan ini berharap langkah konkret dapat segera diambil oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang baik, tantangan ini diyakini dapat diatasi, sehingga ketahanan pangan Kutim tetap terjaga dan kesejahteraan petani dapat meningkat.
